rumahnahdliyyin.com, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, ustadz Saiful Islam Payage, mengatakan telah bertemu dengan sejumlah tokoh adat hingga tokoh agama guna membicarakan tuntutan dari Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) yang terjadi pada pertengahan bulan lalu mengenai pembongkaran masjid Al-Aqsha di Sentani.
Kendati hasil yang disepakati belum final, ia menyebutkan ada tiga poin besar yang bisa disampaikan.
"Setelah dilakukan pertemuan, terbentuklah Tim Kecil. Ada utusan dari tokoh masyarakat, FKUB dan MUI. Dari tim kecil itu, kemarin saya sudah dapatkan, tapi masih belum final. Ada tiga poin besar yang mungkin saya bocorkan," jelas ustadz Payage di Rumah Makan Abu Nawas, Matraman, Jakarta Timur, Senin 2 April 2018, sebagaimana diberitakan oleh detik.com.
Baca Juga: Muslim di Kampung Peer Papua Butuh Pembina Agama
Ustadz Payage mengatakan, poin pertama yaitu menara Masjid Al-Aqsha di Sentani tidak akan diubah tingginya dan tetap pada kondisi semula. Sebab, keberadaan menara Masjid Al-Aqsha tersebut tidak melanggar hukum positif, hukum adat atau hukum agama.
Poin kedua yaitu yang terkait dengan larangan Adzan dengan keras, tidak boleh dakwah dan tidak boleh membangun masjid di instansi maupun perumahan, pihak MUI tegas menolaknya. Menurut ustadz Payage, hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Karena semua itu merupakan kebutuhan primer umat Islam.
"Itu sudah diterima. Artinya teman-teman Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura juga sudah terima. Karena itu jelas impossible (tidak mungkin). Saya bilang, karena itu kebutuhan primer umat Islam untuk sholat lima waktu. Tidak bisa dihindarkan," jelasnya.
Baca Juga: Isi Kepala Pemeluk Agama
Sedangkan untuk poin ketiga yaitu umat Islam mendukung penuh umat Kristiani jika ingin membangun gereja yang lebih besar dari Masjid Al-Aqsha. Dan untuk pendanaan, akan dibantu oleh Pemerintah Daerah.
"Jika masjid Al-Aqsha ini dianggap yang paling wah begitu, kenapa teman-teman gereja ini nggak membangun gereja yang lebih wah lagi. Dan kita sepakati dalam Tim Kecil itu, nanti dana itu akan didukung oleh Pemda Kabupaten Jayapura," tutur Payage.
Kendati ketiga poin itu belum final, ustadz yang pernah nyantri di Pondok Salafiyyah Syafi'iyyah Situbondo itu menegaskan bahwa umat Islam di Papua siap membantu apapun nanti yang disepakati.
Baca Juga: Sejarah Berdirinya PCNU Paniai Papua
Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ), Pendeta Robbi Depondoye, sebagaimana dilansir oleh viva.co.id pada Senin, 2 April 2018, mengatakan bahwa semua pihak masih menantikan tuntasnya kerja Tim Kecil yang beranggotakan enam orang itu. Sejauh ini, Tim yang dibentuk oleh Pemkab Jayapura pada 19 Maret 2018 lalu itu masih berupaya merumuskan penyelesaian masalah.
Menurut Robbi, sebenarnya pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat untuk tidak memperuncing masalah itu. Momen perayaan Paskah yang baru saja berlalu juga senantiasa dijaga kekhidmatannya dengan tidak adanya upaya membesar-besarkan masalah itu di sana.
Baca Juga: Imam Sibawaih-nya Papua
Selain itu, Robbi juga menyampaikan bahwa komposisi Tim Kecil yang menangani soal itu juga diyakini akan mampu meredam ego dari masing-masing pihak dan menghasilkan solusi yang menjaga perdamaian di Sentani.
"Segala bentuk egoisme ditundukkan pada hukum dan aturan yang berlaku sebagai warga negara Indonesia," ujar Robbi.[]
(Redaksi RN)
