Halal Bihalal PBNU Serukan Ukhuwwah Wathoniyyah

rumahnahdliyyin.com, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menguatkan persaudaraan dan persatuan. Segala bentuk perbedaan agama, suku atau pilihan politik tidak boleh digunakan untuk memecah belah kita sebagai satu bangsa yang utuh.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, Rais ‘Aam PBNU, KH. Ma’ruf Amin, mengingatkan tentang realitas bangsa Indonesia yang sudah menjalin kesepakatan dalam bernegara. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia adalah konsensus bersama dari berbagai elemen negeri yang berpenduduk mayoritas muslim.

“Kita sudah berjanji untuk membangun negara ini secara bersama. Karena kita bersaudara, maka kita punya kesepakatan. Kesepakatan itu saya menamakannya ittifaqot akhowiyyah (kesepakatan atas dasar persaudaraan)," katanya.

Baca Juga: Pengurus NU Tidak Boleh Menggunakan Atribut NU untuk Kepentingan Politik Praktis

Ia juga mengimbau supaya kaum muslim Indonesia tak hanya berpaku pada persaudaraan atas dasar agama Islam (ukhuwwah islamiyyah), tapi juga kebangsaan (ukhuwwah wathoniyyah). Hal inilah, sambung kiai Ma’ruf, yang selama ini menjaga Indonesia bisa tetap utuh meski penghuninya sangat majemuk.

Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj, di panggung yang sama, menegaskan bahwa persoalan dikotomi antara agama dan nasionalisme di Indonesia sudah selesai. Sejak Indonesia belum merdeka, pendiri NU Hadratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab Chasbullah mengenalkan semangat cinta tanah air melalui jargon “hubbul wathon minal iman”.

Baca Juga: Pesan Moral PBNU Terkait Pilkada Serentak 27 Juli

Kiai Said mengajak masyarakat untuk bangga menjadi bangsa Indonesia yang mampu menyelesaikan dikotomi tersebut ditengah bangsa-bangsa Timur Tengah yang dirundung konflik oleh persoalan ini. Secara budaya, menurutnya, Indonesia juga tak kalah dari negara-negara Barat ataupun Arab.

Sedangkan Ketua PBNU, H. Marsudi Syuhud, selaku ketua panitia, dalam kesempatan ini menegaskan bahwa halal bihalal merupakan tradisi yang digagas oleh salah satu pendiri NU, yakni KH. Wahab Chasbullah dari Jombang, untuk menyatukan para elit politik dan para elit organisasi yang saat itu sedang berseteru.

“Tradisi kumpal-kumpul yang sering dilakukan oleh warga NU tersebut pada akhirnya diterapkan oleh seluruh elemen bangsa, dari mulai masyarakat, organisasi dan instansi pemerintah,” ujar Marsudi.

Baca Juga: Gus Yahya: Dunia Berharap Kepada NU

Hadir pula dalam kesempatan ini yaitu Menteri Sosial (Idrus Marham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Rudiantara) dan Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) serta Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi). Selain itu, tampak pula Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, para Duta Besar negara-negara sahabat serta utusan majelis-majelis agama.[]

(Redaksi RN)

Read More

Pesan Moral PBNU Terkait Pilkada Serentak 27 Juni 2018

rumahnahdliyyin.com | Jakarta - Pilkada serentak merupakan hajat politik yang besar dan penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bukan saja berlangsung merata di Indonesia, tetapi juga dimaknai sebagai persiapan politik menghadapi Pemilu 2019 tahun depan.

Berkaitan dengan Pilkada dan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 yang berlangsung di 171 daerah, Nahdlatul Ulama perlu menegaskan bahwa bangsa Indonesia, terutama warga Nahdlatul Ulama adalah bangsa yang berbudaya, berakhlaq, ramah dan santun, sehingga dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Untuk itu, PBNU perlu menyampaikan pesan moral sebagai berikut:

Pertama, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang berpegang teguh pada Khittah 1926, yakni tidak berpolitik praktis, karena bukan organisasi politik. Politik bagi NU adalah politik moral demi kebaikan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan. Sehingga, dalam Pemilu atau Pilkada, NU secara organisasi tidak dapat mendukung calon tertentu.

Baca Juga: Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan 2018 PBNU

Kedua, Nahdlatul Ulama mempercayakan Pilkada kepada penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) agar dapat melaksanakan Pilkada dengan profesional, mandiri, netral dan dapat melayani seluruh kepentingan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat pemilih maupun kepada semua calon tanpa terkecuali.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menghimbau kepada warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dengan memegang prinsip bebas, jujur, adil, rahasia dan bermartabat untuk menentukan calon pemimpin daerah yang diyakini memiliki kompetensi dan akhlaq yang baik, seperti kejujuran dan kemauan untuk membangun kemaslahatan masyarakat di daerah masing-masing.

Keempat, kepada para calon kepala daerah dan wakilnya untuk dapat bersaing secara sehat, jujur, fair, taat hukum, mengedepankan akhlaqul karimah dan menerima hasil Pilkada secara bertanggung jawab. Kepada pihak-pihak yang pada akhirnya memiliki ketidakpuasan atas berbagai sebab dalam pelaksanaan Pilkada ini agar menyerahkan kepada mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Pengurus NU Tidak Boleh Menggunakan Atribut NU Untuk Kepentingan Politik Praktis

Kelima, Nahdlatul Ulama mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk sama-sama menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan bersama, baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama menghimbau untuk memandang perbedaan sebagai rahmat. Perbedaan pilihan calon kepala daerah tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan, apalagi saling menghasut, mengintimidasi dan memprovokasi dengan alasan apapun. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

والله الموفق الى اقوم الطريق

Jakarta, 25 Juni 2018

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

Ketua Umum

Read More

Inilah Misi Sesungguhnya Gus Yahya Memenuhi Undangan ke Israel

rumahnahdliyyin.com | Jakarta - Katib 'Aam PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, tengah ramai dibicarakan di Sosial Media. Kiai yang lebih akrab dipanggil dengan Gus Yahya ini ramai dibicarakan lantaran adanya undangan dari Israel. Undangan yang datang dari The Israel Council on Foreign Relations ini mendaulat Gus Yahya untuk menjadi pembicara di The David Amar Worldwide North Africa Jewish Heritage Center, Yerusalem.

Dalam acara yang akan digelar pada 13 Juni mendatang ini, Gus Yahya akan membawakan materi Shitfing the Geopolitical Calculus: From Conflict to Cooperation. Kendati demikian, tidak sedikit pihak-pihak yang menuduh bahwa adanya undangan tersebut menunjukkan bahwa PBNU telah menjalin kerjasama dengan Israel.

Baca Juga: Gus Yahya: Kita Buktikan Islam Berguna Untuk Manusia

Menanggapi isu yang tak berdasar tersebut, Ketua PBNU, Robikin Emhas, dalam keterangan persnya pada Sabtu (09/06/2018) menjelaskan hal yang sebenarnya.

Inilah keterangan Robikin Emhas tersebut:

1. Tidak ada kerja sama NU dengan Israel. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada jalinan kerja sama program maupun kelembagaan antara NU dengan Israel.
2. Kehadiran Gus Yahya Staquf adalah selaku pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai Katib 'Aam PBNU, apalagi mewakili PBNU.
3. Saya yakin kehadiran Gus Yahya tersebut untuk memberi dukungan dan menegaskan kepada dunia, khususnya Israel, bahwa Palestina adalah negara merdeka. Bukan sebaliknya.
4. Setiap insan yang mencintai perdamaian mendambakan penyelesaian menyeluruh dan tuntas atas konflik Israel-Palestina.
5. Konflik Israel-Palestina tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Diperlukan semacam gagasan out of the book yang memberi harapan perdamaian bagi seluruh pihak secara adil. Boleh jadi Gus Yahya Staquf memenuhi undangan dimaksud untuk menawarkan gagasan yang memberi harapan bagi terwujudkan perdamaian di Palestina dan dunia pada umumnya.

Baca Juga: Gus Yahya: Dunia Berharap Kepada NU

Hal senada juga dikatakan dan dijelaskan oleh Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, bahwa kehadiran Gus Yahya dalam acara tersebut adalah untuk menyampaikan posisi Palestina sebagai negara yang merdeka. Selain itu, Gus Yahya akan mengatakan kepada Israel tentang persoalan konflik dengan Palestina.

"Di sana memang beliau berjuang menegaskan posisi Palestina sebagai negara berdaulat. Jadi, justru ingin mengatakan kepada Israel bahwa Palestina harus dilihat bukan semata-mata masalah agama, tapi masalah kemanusiaan. Masalah hak berdaulat atas suatu negara. Itu diplomasi yang akan disampaikan oleh Gus Yahya," ungkap Helmy sebagaimana dikutip dari detik.com.

Baca Juga: Minta Bertemu Katib 'Aam PBNU, Wapres AS Berharap Kepada NU

Dari keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua PBNU (Robikin Emhas) dan Sekjen PBNU (Helmy Faishal Zaini) inilah maka jelas sudah bahwa apa yang dibicarakan di Sosial Media yang terkesan negatif mengenai KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang memang saat ini mengemban amanah sebagai Katib 'Aam PBNU dalam memenuhi undangan ke Israel itu tidaklah benar.[]

(Redaksi RN).

Read More

Bersatunya NU dan Muhammadiyah Menunjukkan Utopisnya Khilafah

rumahnahdliyyin.com, Jakarta - Jum'at ini, 23 Maret 2018, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bertemu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah) di Jakarta. Selain bersilaturrahmi, tentu saja ada banyak hal yang dibahas oleh kedua ormas terbesar di Indonesia ini.

Dikutip dari akun sosial medianya, Sekjen PBNU, Dr. Ir. Helmy Faishal Zaini mengungkapkan bahwa Ukhuwwah adalah modal besar bagi bangsa Indonesia untuk maju. NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengembangkan dakwah Islam yang sejuk, toleran dan damai. Menghargai dan menghormati keaneka ragaman suku, etnis, ras, agama dan golongan.

Baca Juga: Muslim Kampung Peer Papua Butuh Pembina Agama

Bersatunya dua ormas terbesar di Indonesia ini sebenarnya cukup bisa menunjukkan bahwa tidak ada hal yang mengkhawatirkan terkait isu keagamaan dan terpecahnya NKRI sebagaimana isu yang berkembang di sosial media akhir-akhir ini. Sebab, jumlah kedua ormas ini bisa dibilang hampir seluruh muslim di Indonesia ini.

Kalaupun ada yang menebar isu Khilafah dan sentimen keagamaan yang lainnya, tentu saja pelakunya adalah golongan muslim minoritas di negeri ini. Atau bisa jadi golongan yang baru lahir di Bumi Pertiwi tercinta ini.

Baca Juga: Mengapa NU Tak Mau Indonesia Menjadi Negara Islam

Pertemuan yang menandakan betapa harmonisnya hubungan antar organisasi Islam (ukhuwwah Islamiyyah) ini menegaskan beberapa hal sebagaimana dibawah ini:

PERNYATAAN BERSAMA PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata, kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia.

Sholawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW. yang senantiasa membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua.

Baca Juga: Isi Kepala Pemeluk Agama

Kami, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah), sebagai bagian dari organisasi umat beragama, hari ini berkumpul tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tiga hal: Pertama, terus menerus menyerukan saling tolong menolong melalui sedekah dan derma. Kedua, menegakkan kebaikan. Ketiga, mengupayakan rekonsiliasi atau perdamaian kemanusiaan.

Parameter dan ukuran sehatnya sebuah bangsa dan negara, salah satunya bisa dilihat dari tegak dan kokohnya tali persaudaraan kebangsaan, ekonomi yang tumbuh merata, akses pendidikan yang mudah, terbukanya ruang-ruang dalam menyampaikan pendapat, serta tegaknya hukum sebagai instrumen untuk meraih keadilan. Bangsa yang kuat dan sehat juga tercermin dari semakin berkualitas dan berdayanya masyarakat sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU dan PP. Muhammadiyah menegaskan:

Pertama, NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis, suku, golongan dan agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Tularkan Islam di Indonesia ke Seluruh Dunia

Kedua, NU dan Muhammadiyah secara pro-aktif terus melakukan ikhtiar-ikhtiar bagi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup warga. Terutama mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan akhlaqul-karimah di semua tingkatan atau jenjang pendidikan serta penguatan basis-basis ekonomi keumatan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketiga, NU dan Muhammadiyah menyeru kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran serta melakukan upaya-upaya yang terukur agar kesenjangan ekonomi dan sosial segera teratasi dengan baik.

Keempat, mengimbau kepada seluruh warga NU dan Muhammadiyah agar bersama-sama membangun iklim yang kondusif, suasana yang kondusif dalam kehidupan kemasyarakatan dan keberagamaan ditengah era sosial media yang membutuhkan kehatian-hatian yang lebih. Mengingat bertebarannya pelbagai macam informasi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa, NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatan literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang ber-akhlaqul-karimah.

Baca Juga: Strategi Mbah Umar Solo Tepis Hoaks

Kelima, memasuki tahun 2018, dimana kita akan menghadapi apa yang diistilahkan sebagai "tahun politik", maka marilah kita bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian dari cara kita sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendaknya dalam demokrasi, perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beraneka ragam. Karena demokrasi tidak sekedar membutuhkan kerelaan hati menerima adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran, namun demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian dan cinta kasih antar sesama.


Jakarta, 23 Maret 2018/ 5 Rajab 1439 H.

والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA. ​​
Ketua Umum PBNU

Dr. H. Haedar Nashir
Ketua Umum PP. Muhammadiyah
[]
(Redaksi RN)

Read More