rumahnahdliyyin.com, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengakui bahwa pemberdayaan ekonomi warga merupakan program yang memerlukan energi besar, baik pemikiran, konsep hingga implementasinya. Meskipun sulit, PBNU menghimbau agar semua pihak yang telah melakukan program pemberdayaan ekonomi warga, tidak putus asa.
"Kita bisa melihat hasil program dibidang kesehatan, seperti pendirian rumah sakit. Kita juga bisa melihat capaian dibidang pendidikan, seperti mendirikan sekolah dan universitas. Namun, kita tidak pernah mudah melihat sejauh mana capaian program kita dibidang pemberdayaan ekonomi warga," kata Prof. Dr. KH. Sa'id Aqil Siroj, MA., Ketua Umum PBNU dalam memaparkan program saat rapat Syuriah-Tanfidziyah PBNU, Selasa siang, pada 6 Maret 2018 lusa.
Baca Juga: Rakornas NU Care Lazisnu Ketiga Di Sragen
Menurut kiai Sa'id Aqil, pemerintah pun mengalami kesulitan yang sama saat diminta untuk menunjukkan sejauh mana capaian dibidang pemberdayaan ekonomi warga. Kesulitan ini bukan karena kemalasan dan kejumudan pemerintah, namun karena kompleksitas bidang ekonomi yang melibatkan dua ratus lima puluh ribu juta warga Indonesia.
"Contoh sederhana, Pak Jokowi ingin membantu permodalan masyarakat melalui NU dengan mengucurkan dana total Rp. 1,5 Triliun. Namun, sampai saat ini, Kementerian Keuangan kesulitan mencari skema pembiayaan tersebut karena pemerintah terbentur aturannya sendiri. PBNU minta bunga yang dibebankan kepada masyarakat paling tinggi 7 persen. Tapi pemerintah belum bisa memenuhi," kata kiai Sa'id Aqil lagi.
Baca Juga:
NU Care Lazisnu Peduli Papua
NU Peduli Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat
Akibatnya, imbuh kiai Sa'id Aqil, pemerintah sampai saat ini masih belum bisa merealisasikan program mulia tersebut. Padahal, jika hal ini terealisasi, maka sangat membantu untuk menggerakkan ekonomi warga masyarakat bawah.
"Bunga yang dikenakan dari dana PKBL sudah bagus, 3% pertahun. Hanya, nominalnya masih terbatas. Jika Rp.1.5 Triliun ini dikenakan bunga, tak perlu 3%, cukup 7%, maka gairah ekonomi masyarakat kecil akan tampak bergerak cepat," tutur kiai Sa'id Aqil.
Baca Juga: Kaleng Penguat Ekonomi Umat
Kesulitan gerakan ekonomi warga karena aturan ini, harus ditemukan solusinya. Diantaranya yaitu dengan cara mendorong masyarakat untuk bisa membiayai dirinya sendiri. Maka, program gerakan Koin NU harus digalakkan.
"Tahun 2017, gerakan Koin NU sudah mampu mengumpulkan modal Rp. 250 miliar. Kita perlu gerakkan lagi, hingga di tahun 2018 ini mampu membukukan hingga satu triliun rupiah," tandas kiai Sa'id Aqil dalam rapat Syuriah-Tanfidziyah PBNU yang membahas beberapa agenda. Termasuk persoalan internal NU dan kemasyarakatan.
(Redaksi RN)
