Kekecualian Nahdlatul Ulama

rumahnahdliyyin.com - Bagi yang tekun mengamati perilaku politik keagamaan Nahdlatul Ulama, dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-33 di Jombang, yang dipicu oleh kontroversi sistem pemilihan Rais 'Aam melalui ahlul halli wal aqdli (AHWA), bukanlah suatu drama yang mengejutkan. Alasannya sederhana: NU adalah "drama" itu sendiri. NU tanpa drama dan dinamika bukanlah NU yang kita kenal selama ini. Itu sebabnya, selalu ada element of surprise, baik kejutan kecil maupun besar, yang mewarnai perjalanan panjang NU.

NU sulit diringkus dalam satu definisi yang konklusif. Ia juga susah dijelaskan melalui formula yang rigid, kaku atau tunggal. Logo NU yang menggambarkan tali bumi yang longgar menyimbolkan karakter NU yang inklusif dan menampung keberagaman pemikiran dan cara pandang. Dari rahim NU, lahir banyak ulama' atau pemikir yang memiliki spektrum warna-warni, dari yang liberal-pluralis hingga konservatif-islamis.

Baca Juga: Gus Yahya: Dunia Berharap Kepada NU

Secara politik, konsistensi NU justru terletak pada inkonsistensinya. Inilah eksotisme NU yang kadang menampilkan wajah ambigu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai "kekecualian" atau exceptionalism. Jejak ambiguitas NU terlihat dalam banyak hal. Relasi NU dengan negara, misalnya, tidak pernah ajek. Pada masa Orde Lama, NU begitu mesra dengan Soekarno dan menganugerahinya gelar "waliyul amri dloruri bissyaukah".

Sikap NU berubah drastis pada masa konsolidasi awal Orde Baru. Ia tampil sebagai pengkritik paling vokal kebijakan pemerintah. Nakamura (1981), dalam paper-nya yang berjudul The Radical Transformation of Nahdlatul Ulama in Indonesia, menyebut perilaku politik NU pada 1970-an melawan arus dari kecenderungan umum relasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Demikian pula pada akhir Orde Baru. Saat Soeharto mendekati kelompok Islam (modernis), NU dibawah Gus Dur emoh menyambutnya.

Baca Juga: Pengurus NU Tidak Boleh Menggunakan Atribut NU untuk Kepentingan Politik Praktis

Dan NU selalu punya alasan yang dibungkus dalam doktrin keagamaan yang membenarkan manuver zigzagnya. Pengamat yang tidak paham NU gampang mengobral tuduhan bahwa NU memiliki karakter oportunistik dan terjangkit short-termism, sebuah perilaku yang memuliakan tujuan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang.

Tapi bukan NU jika tak punya argumen teologis untuk menolak tudingan itu. Apa yang disebut pihak lain sebagai pendekatan akomodatif dan pragmatis khas NU, sebenarnya punya akar dari tradisi Sunni yang disebut political quietism (pasif) yang biasanya diramu dalam kaidah ushul fiqh: dar'u al-mafâsid muqoddam 'alâ jalb al-mashôlih (menghindarkan keburukan jauh lebih diutamakan daripada meraih kebaikan). Tertib sosial menempati posisi penting dalam pengambilan keputusan di NU.

Baca Juga: Nahdlatul Ulama (NU) dan Pesantren di Era Milenial

Karakter politik NU yang liat dan elastis ini berbeda 180 derajat dengan watak politik Islam modernis yang menekankan pada kepastian, konsistensi dan tanpa kompromi ketika berkaitan dengan apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Hadis. Karena itu, sejarah Islam modernis di Indonesia selalu mudah ditebak, tidak sedinamis Islam tradisionalis. Gaya politik Masyumi, misalnya, terlalu mudah dibaca.

Tradisi politik NU tidak melulu mengikuti textbook. Meminjam analogi Robin Bush (1999), NU pintar bermain dansa sehingga susah dijerat atau dipaku pada posisi tertentu. NU bebas berinteraksi dengan negara tanpa harus membuat komitmen permanen yang justru membelenggu dirinya. Inilah mekanisme pertahanan (defense mechanism) ala NU yang membuat ormas ini bertahan hidup dan berkembang menjadi jama'ah Islam dengan pengikut terbesar se-Indonesia, bahkan mungkin dunia.

Baca Juga: Bersatunya NU dan Muhammadiyah Menunjukkan Utopisnya Khilafah

Bahkan, dalam metode penentuan awal dan akhir Romadlon, NU berpatokan pada metode yang "tak pasti". Berbeda dengan Muhammadiyah yang mengunggulkan kepastian melalui metode hisab, NU setia pada ru'yat. Melalui hisab, Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari mematok kapan puasa dimulai dan kapan Idul Fitri. NU sebaliknya, merayakan ketidakpastian melalui ru'yat. Bagi NU, peristiwa agama selalu punya dimensi. Klimaks-antiklimaks dan momentum menjadi penting dalam dramaturgi politik keagamaan NU.

Dalam dramaturgi NU, hasil akhir menjadi susah ditebak. Siapa yang menebak KH. Mustofa Bisri, yang terpilih sebagai Rais 'Aam, tiba-tiba menyatakan tak bersedia, kemudian digantikan KH. Ma'ruf Amien.

Baca Juga: Minta Bertemu Katib 'Aam PBNU, Wapres AS. Berharap pada NU

Menganalisis NU secara temporal bisa terperangkap dalam jebakan target yang selalu bergerak. Siapa yang membayangkan NU yang pada sidang-sidang Konstituante 1950-an menjadi pihak paling keras menyuarakan formalisasi syari'ah Islam dan menuntut pelembagaan ulama' dalam negara, justru sekarang menjadi penjaga gawang Islam tanpa campur tangan negara. Siapa pun pihak yang berupaya mengubah konstitusi Indonesia dengan memaksakan Piagam Jakarta, misalnya, harus melangkahi mayat NU lebih dulu. Metamorfosis NU membuat kebhinnekaan kita seperti mendapat jaminan. Inilah amal jariyah terbesar NU bagi bangsa yang majemuk.

Kekecualian NU yang sulit ditandingi ormas lain adalah secara statistik responden yang mengaku sebagai warga NU mencapai 45 persen dari seluruh populasi muslim di Indonesia. Hasil ini diperoleh berdasarkan data cross-sectional yang dihimpun dari survei-survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia sejak 2003 hingga 2015. Jumlahnya membengkak jika ditanyakan kedekatan secara kultural. Ada 60 persen responden yang mengaku dekat secara kultural keagamaan dengan NU. Proporsi besar warga Nahdliyyin ini akan selalu membuat NU punya data tarik elektoral di mata politikus.

Baca Juga: KH. Saifuddin Amsir Ajak Mencintai NU

Survei juga menemukan bahwa warga yang mengaku secara kultural dan emosional dekat dengan tradisi NU tidak pernah berkurang. Berbeda dengan warga ormas lain yang banyak melepaskan identitas partikularnya sebagai bagian dari ormas tertentu seiring dengan maraknya new Islamic movement, seperti gerakan Tarbiyah atau Hizbut Tahrir sejak dekade 1980, jemaah NU tampak memiliki basis pertahanan kultural yang tangguh. Ritual NU, seperti tahlilan, barzanji dan manaqiban, berhasil membentengi umat dari pengaruh gerakan Islam trans-nasional dan menjaga identitas ke-Nahdliyyin-an mereka.

Mujani (2003) menemukan bahwa ritual Nahdliyyin inilah yang menjadi modal sosial demokrasi di Indonesia. Karena, ibadah jenis ini memiliki dimensi kolektivisme-sosial yang menjadi intisari demokrasi yang partisipatif. Sekali lagi, inilah kekecualian NU. Warga NU yang aktif dalam ritual Nahdliyyin cenderung mendukung demokrasi dan terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan di PKK, karang taruna dan sejenisnya.

Baca Juga: Surat Terbuka dari Papua untuk Nahdliyyin di Jawa

Meski bukan organisasi pluralis, karena anggotanya terbatas bagi yang beragama muslim saja, NU tidak diciptakan untuk memusuhi agama lain. Tingkat toleransi warga NU yang relatif tinggi ini bisa bermata dua. Di satu sisi, warga NU menjadi eksemplar Islam yang ramah. Tapi toleransi ini, juga membuat mereka cenderung nrimo ing pandum atas ketidakmampuan pemerintah atau pengurus NU dalam meningkatkan kesejahteraan jama'ah.

Tugas utama NU sekarang adalah tidak sekadar mengandalkan keunggulan massa, tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya jama'ahnya. Dalam istilah KH. Mustofa Bisri, NU jangan sekadar bertumpu pada "jama'ah" (isi), tapi juga bisa menjadi "jam'iyyah" (sistem, wadah). Sejauh ini, NU belum berhasil menjadikan dirinya sebagai "jam'iyyah", atau meminjam istilah Cak Nur, "Muhammadiyah punya katalog, tapi tidak punya kitab; NU punya banyak kitab, tapi tidak punya katalog."

Baca Juga: NU Dimata Romo Benny

Dengan menjadi jam'iyyah yang kuat, NU tak lagi dilihat sebagai kerumunan, tapi barisan; bukan sekadar buih, tapi gelombang. Peran sosial NU dalam menyediakan jasa schooling (pendidikan), feeding (kesejahteraan sosial) dan healing (pengobatan, rumah sakit) harus ditingkatkan.

Sebelum beranjak jauh, tentu saja residu pasca-Muktamar harus dihilangkan. Jangan sampai faksionalisasi dalam arena Muktamar berlarut-larut. Kalau itu yang terjadi, bukan hanya NU yang rugi, bangsa Indonesia juga ikut menangisi.[]



* Oleh: Burhanuddin Muhtadi, Pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

Read More

Khitah Islam Nusantara

rumahnahdliyyin.com - Akhir-akhir ini, Islam Nusantara jadi wacana publik. Tak hanya di kalangan warga Nahdlatul Ulama (nahdliyin), tetapi seluruh masyarakat Indonesia ikut memperbincangkannya, seolah-olah ada anggapan bahwa Islam Nusantara adalah hal baru.

Hal ini wajar, karena Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas terbesar bangsa ini. Jika terjadi perubahan didalam organisasi ini, pengaruhnya segera dirasakan oleh seluruh negeri. Karena itu, bentuk apresiasi publik seperti ini sangatlah positif, baik bagi NU maupun bagi negeri ini.

Baca Juga: Memahami Islam Nusantara

Sebagai tema Muktamar NU 2015 di Jombang, Islam Nusantara memang baru dideklarasikan. Namun sebagai pemikiran, gerakan dan tindakan, Islam Nusantara bukanlah hal baru bagi kita. Islam Nusantara adalah Islam Ahlussunnah wal-Jama'ah An-Nahdliyyah.

Mengapa di sini perlu penyifatan An-Nahdliyyah? Jawabnya adalah karena banyak kalangan lain diluar NU yang juga mengklaim sebagai pengikut Ahlussunnah wal-Jama'ah (disingkat Aswaja), tetapi memiliki cara pikir, gerakan dan amalan yang berbeda dengan NU.

Baca Juga: Islam Nusantara dalam Perspektif Perempuan

Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) pun mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal-Jama'ah, tetapi sepak terjang mereka selama ini sangat ditentang NU. Karena itu, Islam Nusantara adalah cara dan sekaligus identitas Aswaja yang dipahami dan dipraktikkan para muassis (pendiri) dan ulama' NU.

Islam Nusantara adalah cara proaktif warga NU dalam mengidentifikasi kekhususan-kekhususan yang ada pada diri mereka guna mengiktibarkan karakteristik-karakteristik ke-NU-an. Karakteristik-karakteristik ini bersifat peneguhan identitas yang distingtif, tetapi demokratis, toleran dan moderat.

Baca Juga: Islam Nusantara dan Copas Muslim Masa Lalu

Pada dasarnya ada tiga pilar atau rukun penting didalam Islam Nusantara. Pertama, pemikiran (fikroh); kedua, gerakan (harokah); dan ketiga, tindakan nyata ('amaliyyah).

Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat (tawassuth). Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis yang dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nash (al-jumûd al-manqûlãt) sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi didalam memahami teks-teks Al-Qur'an.

Baca Juga: Profesor Jepang Teliti Islam Nusantara

Salah satu pernyataan Imam Al-Qarafi, ulama ahli ushul fiqih, menyatakan jika al-jumûd 'alã al-manqûlãt abadan dalãl fid-din wa jahl bi maqosidihi, pembacaan yang statis (tanpa tafsir) penafsiran pada hal-hal yang dalil-dalil yang selamanya adalah kesesatan didalam agama dan kebodohan tentang maksud-maksud agama. Liberal dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati dikalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir dikalangan NU.

Pilar kedua adalah gerakan. Artinya, semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan (reformasi) untuk jam'iyyah (perkumpulan) dan jama'ah (warga) yang tak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga inovasi.

Baca Juga: Lupakan Islam Nusantara

Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja (al-akhdzu bil-jadid al-aslah), karena istilah mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, mencipta yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus. Inovasi pun tak cukup, juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis.

Pilar ketiga adalah 'amaliyah. Islam Nusantara sebagai identitas Aswaja NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan nahdliyyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fiqih dan ushul fiqih; disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintah Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW.

Baca Juga: Gus Yahya: Dunia Berharap Kepada NU

Dengan cara demikian, amaliyah Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama ditengah masyarakat. Tradisi atau budaya yang didalam ushul fiqih disebut dengan 'urf atau 'ãdat tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan yang demikian inilah yang pada dasarnya dilakukan Wali Songo dan kemudian diwariskan pada pendiri NU dan kepada kita semua.

Baca Juga: Grand Syaikh Al-Azhar Melarang Monopoli Kebenaran dalam Beragama

Ada lima penanda Islam Nusantara. Pertama, reformasi (islahiyyah). Artinya, pemikiran, gerakan dan amalan yang dilakukan para nahdliyyin selalu berorientasi pada perbaikan. Pada aspek pemikiran, misalnya, selalu ada perkembangan disana (tatwir al-fikroh), dan karena itu, pemikiran Islam Nusantara adalah pemikiran yang ditujukan untuk perbaikan terus. Cara berpikirnya adalah tidak statis dan juga tidak kelewat batas.

Kedua, tawazunniyyah, yang berarti seimbang di segala bidang. Jika sebuah gerakan diimplementasikan, maka aspek keseimbangan juga harus dijadikan pertimbangan. Tawazunniyyah ini menimbang dengan keadilan.

Baca Juga: Gus Yahya: Kita Buktikan Islam Berguna untuk Manusia

Ketiga, ta-awuniyyah, yang berarti sukarela (volunterisme). Satu hal yang harus dipegang dalam kesukarelaan ini adalah dalam menjalankan pemikiran, gerakan dan amalan, nahdliyyin tidak boleh memaksakan pada pihak lain (lã ijbãriyyah). Artinya, orang NU harus memperhatikan hak-hak orang diluar NU. Secara internal, warga NU juga tak boleh bersikap fatalistik (jabbãriyyah), harus senantiasa berusaha dan berinovasi menegakkan tiga pilar Islam Nusantara diatas. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan, tetapi bukan tidak berbuat apa-apa.

Keempat, santun (akhlaqiyyah), yaitu segala bentuk pemikiran, gerakan dan amalan warga Islam Nusantara dilaksanakan dengan santun. Santun disini berlaku sesuai dengan etika kemasyarakatan dan kenegaraan serta keagamaan.

Baca Juga: Ulama' Otoriter dan Ulama' Otoritatif

Kelima, tasamuh, yang berarti bersikap toleran, respek kepada pihak lain. Sikap toleran ini tidak pasif, tetapi kritis dan inovatif. Dalam bahasa keseharian warga NU adalah sepakat untuk tidak sepakat.

Secara konseptual, kelima penanda Islam Nusantara tersebut mudah diucapkan, tetapi sulit direalisasikan. Sulit disini berbeda dengan tidak bisa melaksanakan. Misalnya, sikap Islam Nusantara dalam menyikapi dua arus formalisme keagamaan dan substansialisasi keagamaan berada ditengah. Kedua arus boleh diperjuangkan selama tidak menimbulkan konflik. Prinsip yang harus dipegang dalam hal ini adalah kesepakatan (konsensus), demokratis dan konstitusional.

Baca Juga: Islam Bhinneka Tunggal Ika

Hal penting lain yang ingin penulis sampaikan adalah persoalan ijtihad. Apakah model ijtihad Islam Nusantara? Ijtihad Islam Nusantara adalah ijtihad yang selama ini dipraktikkan oleh NU. Prinsipnya, Islam tak hanya terdiri pada aspek yang bersifat tekstual, tetapi juga aspek yang bersifat ijtihadiyyah. Ketika kita menghadapi masalah yang tak ada didalam teks, maka kita menganggap masalah selesai, artinya tidak dicarikan jawaban.

Islam Nusantara tidak berhenti disini, tetapi melihat dan mengkajinya lebih dulu lewat mekanisme-mekanisme pengambilan hukum yang disepakati dikalangan nahdliyyin. Hasil dari mekanisme metodologi hukum ini (proses istinbãt al-hukm) harus dibaca lagi dari perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Mekanisme metodologi hukum yang biasa dipakai nahdliyyin disini, misalnya, adalah mashlahah (kebaikan).

Baca Juga: Isi Kepala Pemeluk Agama

Ilustrasinya, jika sebuah amalan tak ada di rujukan tekstualnya, tetapi ia membawa kebaikan ditengah masyarakat, hal itu justru harus dilestarikan: idhã wujida nash fathamma mashlahah, idhã wujida al-maslahah fathamma shar' al-Lãh—jika ditemukan teks, maka disana ada kebaikan, dan jika ditemukan kebaikan, maka disana adalah hukum Allah. Ini uraian singkat dan pokoknya saja. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan diruang yang lebih luas.

Pada akhir tulisan pendek ini saya ingin mengatakan bahwa Islam Nusantara harus lebih digali lagi sebagai perilaku bangsa agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan justru terjadi.[]




* Oleh: KH. Ma'ruf Amin, Rais 'Aam PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Read More

Islam Bhineka Tunggal Ika

muslimpribumi.com - NU memang tengah menjadi incaran dunia Internasional. Negara yang tengah dirundung konflik, khususnya negara-negara Islam, berharap pada NU supaya bisa menularkan role mode Islam di Nusantara ini pada mereka. Sementara bagi negara yang tengah memendam ambisi untuk mengubrak-abrik Indonesia, berharap agar NU bisa pecah kapal dan bubar. Sebab, selama NU masih ada, NKRI adalah harga yang tak bisa ditawar lagi.

Kendati demikian, NU tidak jumawa. Tidak lantas melupakan saudara sebangsa. Tetap peduli pada sesama saudara sebangsa di pelosok-pelosok Nusantara. Tak pandang ras, suku, bangsa dan agama.

Makanya, tidak berlebihan kiranya bila ada yang menyatakan bahwa NU dengan Islam Nusantara-nya adalah panggilan sejarah. Dan itu tak bisa dihindar dan/atau ditolak. Sejarah telah memanggil NU untuk peradaban manusia. Sebuah peradaban yang berlandaskan cinta dan kasih bagi sesama anak Adam atau manusia.

Meski tersekat-sekat oleh ras, suku, bangsa, agama, negara dan yang lainnya, NU dengan role mode Islam Nusantara-nya bisa melampaui itu semua. Sebab, bukankah bila sudah berbicara mengenai manusia, segala "embel-embel" yang melekat pada manusia itu harus sirna?

Itulah Islam yang rohmatan lil-'alamin. Corak Islam yang seharusnya dan yang selaras dengan Bhineka Tunggal Ika.


* Oleh: Agus Setyabudi, Aktivis Muda NU Papua.

Read More

Menulis Sejarah Secara Cermat

muslimpribumi.com - Belum lama ini, KH. Hairuman Nadjib (Gus Heru), cucu KH. Wahab Chasbullah, menghubungi saya untuk mengonfirmasi kebenaran tulisan anonim yang menjelaskan tentang lahirnya lambang NU.

Beliau mengonfirmasi kepada saya karena tulisan itu berbeda dengan tulisan sejarah lambang NU yang saya tulis dalam buku Fragmen Sejarah NU. Dalam buku saya tersebut, penggagas lambang NU adalah KH. Hasyim Asy'ari. Dari sumber KH. Sholahuddin Azmi, dari KH. Mujib Ridwan, dari KH. Ridwan Abdullah.

Sementara dalam tulisan ini, penggagasnya adalah KH. Wahab Chasbullah. Dengan sumber KH. Ridwan dan KH. Mujib. Ini yang saya sarankan agar Gus Heru menyelidiki kesahihannya.

Di situ juga ada kekeliruan, bahwa pidato Bung Karno tentang kecintaan kepada NU itu bukan disampaikan dalam Muktamar NU di Purwokerto pada tahun 1946. Melainkan disampaikan Bung Karno pada saat Muktamar NU di Solo pada tahun 1962.

Ketika masih dalam pengecekan, tulisan itu ternyata sudah menyebar di berbagai grup Whatsapp (WA) dan media sosial lainnya. Hal ini bisa menimbulkan khilaf berkepanjangan.

Sejarah adalah sumber informasi dalam mengambil sikap dan tindakan. Karena itu, para pimpinan NU dan penulis sejarah NU harus cermat dalam menulis. Sebab, kita telah beberapa kali melakukan ketidakcermatan, diantaranya:

Pertama, saat NU menggunakan foto Haji Hasan Gipo yang kemudian diprotes oleh keluarga karena foto tersebut ternyata foto Kiai Mas Manshur.

Kedua, NU memasang foto KH. Cholil Bangkalan yang ternyata itu bukan foto pendiri NU. Karena saat ini keluarga sedang mencari foto yang sesungguhnya.

Ketiga, gambar KH. Hasyim Asy'ari yang muncul belakangan dengan serban hijau serta berjenggot. Ternyata belum ada di antara sembilan kiai sepuh santri Mbah Hasyim yang menerima kebenaran gambar tersebut. Mereka semua menegaskan bahwa wajah Mbah Hasyim Asy'ari persis seperti gambar yang lama.

Mengingat terjadinya penyimpangan sejarah seperti itu, maka kembali kita dituntut untuk lebih cermat dalam menulis sejarah NU dan pesantren untuk menjaga integritas dan martabat organisasi.

* Oleh: Abdul Mun'im DZ, Peminat Sejarah NU.

Read More