Gus Mus: Jangan Seret Agama ke Politik Praktis dan Perebutan Kekuasaan

rumahnahdliyyin.com | Jombang - KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), dalam acara Haul ke-3 KH. Aziz Manshur di Pesantren Pacul Gowang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin kemarin (6/11), meminta supaya politikus tidak menyeret agama untuk kepentingan politik praktis dan perebutan kekuasaan saja. Sebab, hal itu dapat merugikan agama Islam sendiri, apalagi digambarkan sebagai pembuat kerusuhan dan haus kekuasaan.

Sekarang banyak politikus yang menarik-narik agama ke politik. Alloh dibawa-bawa ke ranah kampanye. Suriah dulu rusak karena agama digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Juga: Gus Mus: Tak Bisa Zuhud, Kita Hidup Sederhana

"Dalil tidak digunakan pada tempatnya. Bisa-bisanya surat Al-Maidah ditarik ke politik. Perkara lima tahun sekali, kok dibelain sampai kayak mau kiamat. Padahal lima tahun lagi akan ada pemilihan baru," katanya.

Gus Mus juga menyoroti banyaknya politikus yang menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an untuk menjatuhkan lawan politik. Ayat suci tersebut digunakan untuk membenarkan tindakannya. Terkesan memaksakan dalil. Bahkan karena saking fanatiknya pada pilihan politiknya, sampai-sampai merusak persaudaraan. Kakak dan adik tidak lagi akur. Sama tetangga tidak berteguran karena beda pilihan.

Baca Juga: Gus Mus: Berbagi Tugas Menjaga Indonesia

"Jadi saya tidak terlalu percaya kalau politikus suka dalil-dalil, kepentingan sesaat. Bahayanya kalau seandainya dalil lima tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang. Karena keadaan politik, padahal jejak digital itu kejam. Malah kelihatan tidak konsisten, dulu mengharamkan tapi sekarang membolehkan," ujar Gus Mus.

Gus Mus pun mengaku heran dengan kelompok Islam gerakan kembali ke Al-Qur'an dan Hadits. Kelompok ini merasa paling benar dan teriak ke sana ke mari merasa paling gagah. Mereka berdemo-demo seolah paling benar. Ia berpendapat gerakan ini subur juga karena sekarang orang waras banyak yang mengalah. Ini harus dibalik sekarang, orang waras harus bicara.

Baca Juga: Gus Dur, Gus Mus dan Jalan Cinta untuk Diplomasi Israel-Palestina

"Kok ya ada gerakan kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadits tapi Al-Qur'an yang dimaksud adalah Qur'an terjemahan Departemen Agama (Depag). Padahal bahasa Indonesia itu tidak bisa sempurna memaknai bahasa Al-Qur'an. Karena keterbatasan kosa kata. Bersyukurlah santri yang masih belajar di pesantren," beber Gus Mus.

Oleh karenanya, Gus Mus usul untuk melawan gerakan kembali ke Al-Qur'an dan Hadits dengan ngaji kepada para ahli di pesantren. Ditambah lagi dengan memperbanyak kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak begitu, orang yang tidak paham agama secara mendalam, akan berfatwa terus.

Baca Juga: Al-Muna; Kitab Terjemah Pegon Nadhom Asmaul Husna Karya Gus Mus

"Maulid nabi dan Haul kalau bisa setiap malam, biar tidak lali (lupa) sama kebaikan nabi dan kiai. Biar tidak ada lagi istilah nabi dawuh ngulon (barat), orangnya malah ngetan (timur). Sudah salah, ditambahi takbir lagi. Kembali ke Al-Qur'an itu ya ngaji, kembali ke pesantren," tandas Gus Mus.[]



Source: NU Online

Read More

Pengurus NU Tidak Boleh Menggunakan Atribut NU Untuk Kepentingan Politik Praktis

rumahnahdliyyin.com, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa tahun Pilpres, Pilkada dan Pileg ini sebagai proses demokrasi yang harus dihadapi secara dewasa dan dijalani dengan tenang dan damai. Demikian salah satu hasil Rapat Syuriah-Tanfidziyah yang digelar di Jakarta, Selasa siang, 6 Maret 2018.

Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA., mengatakan bahwa di tahun demokrasi ini, seluruh pengurus NU, baik di Lembaga maupun Badan Otonom, harus tunduk terhadap aturan organisasi.

"Yang paling mudah tunduk kepada aturan NU itu, semua pengurus NU tidak boleh menggunakan atribut NU untuk kepentingan politik praktis. Ini aturan mutlak. Tidak boleh ditawar," tegas kiai Said Aqil.

Kiai Said menambahkan lagi bahwa sebagai warga negara, pengurus NU boleh memilih dan dipilih. Konsekuensi organisasi saat dipilih, itu ada. Begitu juga aturan saat memilih, juga ada. Etika berpolitik bagi pengurus NU itu sudah jamak diketahui oleh pengurus NU, baik di Lembaga maupun Badan Otonom.

"Saya tidak perlu menggurui karena aturan NU sudah diketahui oleh pengurus. Karena itu, PBNU hanya menyegarkan kembali atas etika berpolitik bagi pengurus NU," imbuh pengasuh Pondok Pesantren Ats-Tsaqafah, Ciganjur tersebut.

Berkaitan dengan beberapa kader NU yang mengikuti kontestasi Pilkada, kiai Said Aqil menyerukan agar menjunjung tinggi etika berpolitik NU dan menjaga persaudaraan sesama warga bangsa. Menurut kiai Said, Pilkada tidak lebih penting daripada persaudaraan sesama anak bangsa.

"Bagi politisi, kekuasaan itu penting untuk mewujudkan idealisasinya. Tidak kalah penting lagi adalah persaudaraan untuk mewujudkan ketenangan dan ketenteraman kehidupan anak bangsa," terang kiai Said.

Rapat Syuriah-Tanfidziyah PBNU yang dimulai sejak siang hari dan baru selesai menjelang tengah malam itu, membahas beberapa agenda. Diantaranya yaitu tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan tahun politik Indonesia.

(Redaksi RN)

Read More