Peran Strategis Jatman Dalam Mengawal Keutuhan NKRI

rumahnahdliyyin.com - Keberadaan Jam’iyyah Ahlut-Thariqat Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) dalam rangka ikut serta menjaga keutuhan NKRI menjadi bagian terpenting dari misi keberadaan organisasi para pengamal tarekat tersebut. Sesuai dengan amanah ulama pendahulu, pengamal tarekat ini harus mampu menjadi teladan dalam menjaga moralitas dan keutuhan bangsa ditengah-tengah masyarakat.

Komitmen mengawal keutuhan NKRI menjadi spirit Idarah Wustha JATMAN Jawa Timur dalam menyelenggarakan Musyawarah Idarah (Musda) ke-4, Sabtu–Minggu (31 Maret dan 1 April 2018) di Universitas Yudharta, Pondok Pesantren Ngalah, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur.

Baca Juga: Pentingnya Ber-NU Menurut Habib Luthfi

Melalui Musda ke-4 JATMAN Jatim itu diharapkan dapat mempererat serta memperkokoh ukhuwwah islamiyyah, basyariyyah dan wathoniyyah demi keutuhan NKRI. Sebagai forum tertinggi di Idarah Wustha (tingkat propinsi), Musda memiliki peran untuk memilih, menyusun dan menetapkan kepengurusan yang baru.

Wakil Katib Idarah Wustha JATMAN Jatim, KH. Kholil Arpapi, menuturkan bahwa Musda juga menjadi forum untuk evaluasi program kerja kepengurusan yang lalu dan merancang kembali program untuk kepengurusan berikutnya.

“Dan melaksanakan bathsul masail tarekat untuk memecahkan problematika yang berkaitan dengan tarekat,” tuturnya kemudian.

Baca Juga: Jihad Dalam Konteks Negara Bangsa di Era Modern

Faidlus Syukri, selaku Ketua panitia Musda, membeberkan peserta yang terlibat aktif dalam forum Musda tersebut. Yakni, sebanyak 55 peserta berasal dari Idarah Wustha dan 240 peserta dari Idarah Sub’iyah (tingkat kota/kabupaten).

“Ditambah dengan undangan dari Idarah Aliyah 180 orang, Idarah Wustha se-Indonesia 120 orang dan sebanyak 187 Mursyid se-Jatim, perwakilan jama'ah thoriqoh dari masing-masing syu'biyah dari Jatim, jama'ah Manaqib dan Dzikrul Ghofilin yang diasuh KH. Sholeh bahruddin” ungkapnya.

Baca Juga: Muslim di Kampung Peer Papua Butuh Pembina Agama

Beberapa rangkaian acara di pembukaan Musda, akan digelar. Seperti pembacaan sholawat dan Maulid Diba’, Manaqib Kubro, orasi kebangsaan oleh Kapolda Jatim (Irjen Pol. Machfud Arifin) dan Pangdam V Brawijaya (Mayjen TNI Arif Rahman), pembacaan taushiyyah Idarah Aliyah, ikrar perdamaian masyarakat dunia dan penandatanganan prasasti.

Pembukaan Musda akan dilakukan oleh Gubernur Jatim, H. Soekarwo, dan dihadiri ribuan undangan dari berbagai kalangan. Seperti TNI-POLRI, Bupati dan DPRD Kabupaten, Muspika, dunia usaha dan industri, pengurus NU, FKUB Jatim dan beberapa Negara sahabat dari Konsul Amerika, RRT, Australia dan jepang.

Baca Juga: Pengurus NU Tidak Boleh Menggunakan Atribut NU Untuk Kepentingan Politik Praktis

Penegasan netralitas dalam berpolitik
Musda ke-4 tahun 2018 ini juga merupakan penegasan peran strategis JATMAN dalam meneguhkan moralitas bangsa dan mengawal keutuhan NKRI. Para pengamal ajaran tarekat dalam JATMAN harus menjadi teladan dengan mewarisi sikap para ulama terdahulu yang turut serta mendirikan bangsa.

Sebagaimana nasihat Rais 'Aam JATMAN, Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, pada Muktamar JATMAN Januari lalu bahwa warga tarekat supaya tidak hanyut dalam pusaran politik demi kepentingan kekuasaan oleh kekuatan politik tertentu.

“Politik JATMAN adalah politik kebangsaan. Yang tak lain untuk menjaga dan memelihara keutuhan NKRI,” ujarnya saat itu.

Baca Juga: Dunia Berharap Kepada NU

Hal yang sama, berlaku untuk Musda ke-4 JATMAN Jatim. Musda yang digelar bersamaan dengan tahun politik (baca: pilkada serentak) rentan dilirik oleh kekuatan politik. Tidak terkecuali kekuatan politik yang saat ini tengah berkompetisi untuk mendulang dukungan suara dalam kontestasi demokrasi di tahun politik ini.

Namun, sebagaimana ditegaskan Rais JATMAN Jatim, KH. Muh. Martain Karim, bahwa Musda ke-4 JATMAN Jatim bersih dari kepentingan elit politik yang maju sebagai calon Kepala Daerah.

Baca Juga: Politiknya Kiai

Senada dengan Kiai Martain, Ketua Panitia Musda (Faidlus Syukri) juga menuturkan atas kesepakatan panitia, para kiai dan mursyid tarekat bahwa dengan tegas menolak politik praktis masuk dalam agenda Musda.

“Komitmen kita senantiasa kepada politik kebangsaan sebagaimana termanifestasikan dalam tema Musda. Yakni meneguhkan moralitas bangsa dan mengawal keutuhan NKRI,” tegas pria yang alumni Pesantren Ngalah itu.[]
 ​

Pasuruan, 29 Maret 2018
Tim Media Center Musda JATMAN ke-4 Jatim

Read More

Kontribusi HTI Untuk NKRI?

rumahnahdliyyin.com - Pertama telinga saya mendengar nama ustadz Fadlan Garamatan (UFG) berasal dari mulut seorang tokoh Islam di salah satu kampung yang seratus persen penduduknya muslim asli Papua. Waktu itu saya bersama beberapa teman silaturrahmi ke rumahnya. Meskipun saya tidak paham apa yang dimaksudkan dari ucapannya terkait UFG ketika itu, namun karena teman saya kelihatan manggut-manggut, maka saya pun tidak menanyakan apa maksud dari pria paruh baya itu kok mewanti-wanti kita agar jangan sampai seperti UFG.

Karena penasaran, selepas pertemuan dengan tokoh Islam asli Papua itu, saya pun bertanya pada teman saya, siapakah sebenarnya UFG itu? Berawal dari sinilah saya jadi sedikit tahu tentang UFG yang beberapa bulan kemudian saya ketahui juga ternyata punya julukan sebagai "Ustadz Sabun".

Baca Juga: Muslim Kampung Peer Papua Butuh Pembina Agama

Beberapa hari ini ada sebaran video UFG di grup-grup WA. Yaitu video ceramahnya yang menceritakan tentang strategi dakwahnya di pedalaman Papua dengan menggunakan sabun. Itulah mengapa ia dijuluki sebagai "Ustadz Sabun".

Kendati ada tokoh Islam Papua yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan UFG dalam video tersebut adalah omong kosong belaka, namun ditulisan kali ini saya tidak akan mengupas tentang apa yang dikatakan UFG dalam video itu. Selain karena saat ini pengetahuan saya untuk menguak hal itu kurang memadai, juga karena saat membuka video UFG tersebut saya sangat kaget dengan adanya label bendera HTI dipojok kanan atasnya. Di sudut itulah justru fokus saya terarah selain tentu saja menyimak apa yang dikatakan oleh ustadz yang konon sudah mengislamkan ribuan orang asli Papua ini.

Baca Juga: Jubir HTI Bungkam

Sebagaimana kita ketahui bersama, pengadilan HTI beberapa waktu lalu sempat ramai di medsos. Gus Guntur Romli dan kiai Ishomuddin menjadi target lontaran miring dan fitnahan selepas beliau berdua menjadi saksi di PTUN. Dan setelah kesaksian yang membungkam itu, kini ada sebaran video ceramah seorang ustadz yang ada label bendera HTI yang diakhir videonya terkesan nasionalisme banget.

Terlepas apakah UFG juga seorang HTI atau tidak, saya tidak tahu. Setahu saya, UFG selalu memakai bendera AFKN dalam kegiatannya. Yaitu nama sebuah yayasan yang dibentuknya. Dan apakah ini hanya siasat HTI supaya banyak orang tahu bahwa HTI sangat cinta Indonesia dengan bukti adanya video itu, mungkin saja iya.

Kendati andai benar keinginan HTI dalam membuat video itu semata untuk menunjukkan kecintaannya pada NKRI demi kebaikan salah satu daerah di Indonesia, maka apa yang telah dilakukannya adalah salah besar. Justru video itu ternyata telah membuat "gerah" masyarakat daerah yang berkaitan. Dengan konten seorang ustadz yang menuduh para missionaris sebagai biang kerok kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan Papua selama ini, tentu saja dapat berbenih hal yang sangat tidak baik bagi hubungan antar warga negara yang beda agama. Inikah kontribusi ormas yang cinta negaranya?

Baca Juga: UAS, Gus Nadir dan Kritik Nalar Atas Hadits Khilafah ala HTI

Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, HTI telah keliru menjadikan UFG sebagai ikon nasionalismenya---kalau memang video itu dengan tujuan seperti itu. Sebab, integritas dan kiprah UFG dalam berdakwah di Papua selama ini ternyata tidak sedikit yang meragukan dan mempertanyakannya. Saya sendiri mendengar nama UFG untuk yang pertama kalinya saja adalah nama dengan konotasi yang buruk. Terlebih beberapa penemuan saya yang lain setelahnya yang sepertinya selaras dengan konotasi tersebut.

Diantara penemuan saya itu yaitu penyebutan terhadap salah satu kampung yang sudah muslim secara turun-temurun sejak era Kerajaan Tidore sebagai "kampung muallaf". Hal ini kayaknya sepele, tapi bagi penduduk yang disebut seperti itu, tentu tersinggung.

Diluar konten ceramahnya dalam video yang saya lihat ada benderanya HTI tersebut, saya juga menemukan video UFG lain yang mempertontonkan orang-orang asli Papua masuk Islam sembari ramai-ramai berwudlu di sungai. Dari pengakuan seorang teman saya di Sorong sini, dalam video itu ternyata adalah orang-orang asli Papua yang sudah memeluk Islam sejak lahir semua. Bukan non-muslim yang di-Islamkan oleh UFG sebagaimana narasi yang telah disebutkan dalam video itu. Bahkan, teman saya bilang bahwa dalam video tersebut ada saudaranya.

Baca Juga: Didepan Negara Uni Eropa, Menag Tegaskan Posisi Agama di Indonesia

Jadi, kalau video itu adalah usaha dan upaya HTI untuk menunjukkan kepada publik bahwa HTI dengan ustadznya telah berkontribusi terhadap NKRI, sangat salah besar. Dengan gen serta karakter diluar sadarnya yang orientasinya ingin mendirikan Khilafah, sudah sewajarnya kalau pemerintah melarang keberadaan ormas tersebut. Kalau kemudian ada anggota HTI yang berdalih bahwa HTI tak pernah punya tujuan untuk mendirikan Khilafah, maka tak perlu dihiraukan orang tersebut. Sebab, dengan bertanya seperti itu, berarti dia belum/tidak paham HTI dan dengan demikian tidak layak menjadi anggota HTI. Kalau jadi anggota saja tidak layak, berarti tidak patut juga menjadi pengurus. Tidak ada pengurus, tidak akan ada organisasi.

Sebagai penutup, mari dengarkan wejangan Kanjeng Sunan Bonang yang disampaikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo muda, "Kalau nyuci pakaian jangan pakai air kotor." Mungkin wejangan inilah yang sepertinya tepat diarahkan pada HTI. Kalau ingin berbuat baik, pakailah cara yang baik. Kalau ingin melakukan kebajikan, gunakanlah cara yang penuh kebijakan.

Akhirnya, lantaran video yang dibuat (entah diedit) oleh HTI itu, saya dengar-dengar kini UFG menghadapi ancaman akan dihadapkan ke depan hukum besok Senin. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran. Juga, semoga kerukunan di Bumi Papua ini tetap terjaga kendati di pulau Cendrawasih ini perbedaannya sangat kaya.

WAllaahu a'lam.

Salam.

* Oleh: Agus Setyabudi, Aktivis Muda NU di Papua dan Penyuka Kopi.

Read More

Pancasila dan Piagam Jakarta itu Pemersatu Indonesia

rumahnahdliyyin.com, Lampung - KH. Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa saat ini banyak berkembang aqidah yang menyimpang dan memiliki cara berfikir yang menyimpang, radikal dan intoleran. Kelompok-kelompok ini bersifat eksklusif dan gampang menilai kelompok lain salah. Bahkan, gampang menuduh orang yang tidak sepaham dengannya sebagai kafir.

"Kelompok ini dapat merusak tatanan dalam bermasyarakat dan bernegara," kata kiai Ma'ruf dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) di Graha Bintang Universitas Malahayati Lampung, Kamis, 8 Maret 2018.

Baca Juga:

Islam Bhineka Tunggal Ika

Dunia Berharap Kepada NU

Mengapa Indonesia Tidak Mau Negara Islam

Untunglah bangsa Indonesia memiliki pemersatu bangsa yang diwariskan oleh para ulama dan pejuang NKRI, yaitu Pancasila.

"Kenapa Indonesia bisa bersatu sampai dengan sekarang ini? Adanya Pancasila dan Piagam Jakarta merupakan dua pilar yang menyebabkan bangsa kita satu dalam bingkai ke-Indonesia-an," jelas kiai yang kini mengemban tugas sebagai Rais 'Aam PBNU dan Ketua MUI itu.

Selain itu, kiai Ma'ruf yang juga Ketua Umum Ganas Annar Pusat ini menjelaskan bahwa Pancasila merupakan "kalimatun sawa" (pernyataan kebersamaan). Sila-sila dalam Pancasila, jelasnya, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, justru menambah kesejukan kehidupan ditengah keberagaman Indonesia.

"Kehidupan seperti di Indonesia ini, harus disebarkan ke seluruh dunia agar kehidupan di dunia bisa seperti kehidupan di Indonesia," tegasnya. []

* Sumber: nu.or.id

Read More

UAS, Gus Nadir dan Kritik Nalar atas Hadits Khilafah 'ala Hizbut Tahrir

rumahnahdliyyin.com - Dalam sebuah potongan video ceramah yang beredar di media sosial, suatu ketika Ustadz Abdul Shomad (UAS) ditanya tentang adanya hadits tentang Khilafah 'ala Manhaj Nubuwwah (khilafah berdasarkan metode kenabian).

Ustadz Shomad kemudian menyitir sebuah hadits riwayat Imam Ahmad yang membagi masa Khilafah menjadi lima periode. Pertama, Khilafah Kenabian yang terjadi pada masa Nabi SAW. Kedua, masa kekhilafahan Khulafa’ur Rasyidun. Ketiga, masa Mulkan Addhan (kerajaan yang menggigit). Keempat, masa Mulkan Jabariyyah (kerajaan diktator). Dan yang terakhir, kembali ke Khilafah Kenabian.

Hadits ini cukup populer dikalangan umat muslim. Khususnya, bagi para aktivis Khilafah.

Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, namun dalam ranah akademik, boleh tetap terus berjalan. Apalagi, meskipun organisasinya sudah bubar, namun ideologi mereka masih cukup kuat untuk menumbuhkan bibit-bibit aktivis pejuang Khilafah.

Dari sembilan kitab hadits ternama (kutubus tis’ah), hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan adanya hadits tentang kembalinya Khilafah Kenabian ini. Seperti yang pernah dipaparkan oleh Prof. Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), hadits-hadits yang berbau politik seperti ini harus diseleksi lebih mendalam. Karena akan besar kemungkinan hadits-hadits politik, dipengaruhi oleh unsur yang politis pula.

Dua kitab hadits utama, Shohih Bukhori dan Shohih Muslim, tidak meriwayatkan hadits ini. Dengan demikian, secara eksplisit, hadits ini bukan merupakan hadits shohih (meskipun hadits shohih bukan hanya Bukhori-Muslim saja). Paling tidak, hadits ini tidak ditemukan dalam dua kitab hadits yang paling dipercaya di muka bumi ini.

Oleh sebab itu, merupakan ketergesa-gesaan jika Hizbut Tahrir (HT) mewajibkan berdirinya Negara Khilafah (satu Negara Islam) di dunia ini. Bukan saja karena landasan aqli-nya tidak kuat, landasan naqli-nya pun tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sebuah ironi terjadi ketika pendiri sekaligus amir HT pertama, dalam kitab Asy-Syakshiyyah Al-Islamiyyah, menyatakan untuk menolak adanya hadits yang tidak mutawatir untuk dijadikan pedoman (Ainur Rofiq Al-Amin; 2017). Padahal, satu-satunya hadits yang sering digadang-digadang oleh HT, sekaligus sebagai landasan utama normatif-nya dalam mengkampanyekan Khilafah adalah hadits Ahad atau hadis yang tidak mutawatir ini.

Dengan demikian, sedari awal, syeikh Taqiyuddin sudah tidak konsisten terhadap apa yang menjadi metode pemahaman nash dengan apa yang menjadi pilar utama adanya gerakan ini. Selain hadits riwayat Imam Ahmad tersebut tidak kuat secara sanad, ada hadits lain yang bertentangan dengan apa yang ada dalam hadits Lima masa Khilafah tersebut. Hadits ini terdapat dalam kitab Tarikh Al-Khulafa’.

Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tersebut meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa masa Khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun. Yakni pada masa Khulafa’ur Rasyidin yang terjadi pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah.

الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك 

Masa khilafah itu tiga puluh tahun. Dan sesudah itu adalah masa kerajaan.

Dilain tempat, dengan redaksi hadits yang hampir sama, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: Khilafah umatku selama tiga puluh tahun. Dan setelah itu adalah kerajaan.

Bahkan, bagian akhir hadits ini menceritakan tentang kerajaan Bani Umayyah sebagai seburuk-seburuknya kerajaan. Sangat politis, bukan? (Sunan At-Tirmidzi, vol. 4., Lihat Ainur Rofiq Al-Amin, HTI Dalam Timbangan).

Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi para ulama' untuk meneliti lebih mendalam terkait hadits-hadits yang berbau politik. Sebab, semenjjak Nabi SAW. wafat, keadaan politik sudah memanas terkait suksesi kepemimpinan pengganti Nabi SAW.

Ustadz Shomad, dalam menjawab ketika ia ditanya tentang hadits Khilafah, juga menggunakan hadits ini. Namun sayang, ia tidak menjelaskan status hadits, atau makna dari hadits, atau pun bagaimana komentar para ulama' hadits mengenai hadits tersebut. Hal ini menjadi bahaya ketika orang awam menangkap hadits tersebut secara cuma-cuma dan langsung ikut-ikutan menjadi simpatisan Khilafah. Atau, bahkan bisa jadi menjadi kader gerakan pengusung Khilafah ini.

Status hadits yang lemah, bahkan hanya terdapat satu redaksi dari sembilan kitab hadits yang ada, menjadi alasan utama mengapa hadits ini harus ditolak. Jika pun diterima secara terpaksa, maka harus ada interpretasi alternatif agar hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang lain (seperti bertentangan dengan hadits Khilafah 30 tahun).

Salah satu interpretasi yang paling memungkinkan yaitu bahwa hadits ini dipahami sebagai tanda kejayaan umat Islam di akhir zaman. Yakni ketika Al-Mahdi turun ke bumi memimpin umat Islam untuk merebut kembali Al-Quds. Dan setelah Al-Quds sudah terkuasai kembali, itulah yang disebut dengan Khilafah 'ala Manhajin-Nubuwwah.

Jadi, Khilafah 'ala Manhajin-Nubuwwah (kalaupun terpaksa menerima hadits) ini, bukan Khilafah ala-ala HT yang dalam wacana sistemnya pun masih rancu meskipun mereka mengaku bahwa Khilafah yang mereka usung adalah yang paling mirip dengan Khilafah di era Nabi Muhammad SAW.

Doktrin-doktrin HT yang berjualan dengan iming-iming seperti khilafah pasti berdiri atau khilafah akan tegak kembali, cukup meyakinkan bagi orang awam yang baru berhasrat belajar Islam.

“Yang penting ada haditsnya”, kata mereka tanpa menimbang kembali melalui ranah nalar akademik tentang ke-hujjah-an hadits Khilafah tersebut. Doktrin ini cukup terbukti telah berhasil mencuci otak para remaja labil yang haus akan ilmu agama.

Saya sendiri, pernah berdebat dengan aktivis HT (HTI) tentang ke-hujjah-an hadits ini. Namun, yang didapat justru pemuda tersebut malah marah-marah setelah mengetahui bahwa kualitas hadits yang dijadikan oleh HT adalah hadits lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah. Ia tetap saja bergeming bahwa Khilafah akan tegak. Sesuatu, yang kadang-kadang membuat saya tertawa sendiri.

Menjadikan hadits lemah sebagai landasan mewajibkan mendirikan Khilafah adalah tindakan yang tergesa-gesa--kalau enggan dikata konyol. Apalagi, mendosa-besarkan yang tidak setuju dengan gerakan Khilafah, seperti apa yang dilakukan oleh HT.

Bagi mereka, muslim yang menolak adanya Negara Khilafah, berdosa besar. Mungkin, inilah alasan mereka mengapa mereka begitu keras dalam urusan Khilafah ini. Sebab, sedari awal mereka sudah terdoktrin memandang saudara-saudara muslimnya sebagai orang-orang yang berdosa besar.

Ustadz kondang yang banyak pengikutnya, seperti ustadz Shomad, sebaiknya lebih berhati-hati dalam berceramah. Apalagi, yang berkaitan dengan fatwa. Sebab, jama’ahnya besar. Dan kemungkinan, mengikuti begitu saja apa yang menjadi petuah dari sang ustadz tanpa memilah dan mencerna; apakah petuah itu benar, atau salah.

Mengenai pandangan ustadz Shomad yang mengatakan HTI tidak salah (dalam konteks NKRI), saya tidak akan menuliskan panjang lebar di sini. Yang jelas, bagi saya, hal itu merupakan pandangan yang keliru. Sebab, ustadz yang lahir dari rahim NU itu, seyogianya mengikuti fatwa dan pendapat ulama'-ulama' sepuh NU yang telah menyatakan bahwa NKRI sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Oleh sebab itu, dalam konteks ini, HTI bukan saja salah. Namun juga melanggar kesepakatan bernegara yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Dan ini merupakan pengkhianatan.

Terakhir, untuk kader-kader HT yang merupakan saudara-saudaraku sesama muslim, mari kembali ke jalan yang benar. Mari mengikuti ulama'-ulama' yang sudah teruji ke'alimannya. Dan mari kembali kepada pangkuan ibu pertiwi.


* Oleh: Amamur Rohman, Koordinator wilayah DIY Jaringan Ulama Muda Nusantara.

Read More

Mengapa NU Tidak Mau Indonesia Menjadi Negara Islam

Gala Dinner, Asia Liberty Forum 2018, Oriental Mandarin Hotel, Jakarta, 11 Februari 2018.

(Jangan kuatir, dibawah teks Inggris ini ada terjemahan Indonesianya)

"At a think tank last Thursday afternoon in Washington, DC, someone asked me this question: 'You (the Nahdlatul Ulama) represent the majority of Muslims, in the largest Muslim-majority country in the world. Why don’t you want an Islamic state?'

Here is a story::

There is an historic building not far from this hotel—just a 10-12 minute drive—at Jalan Pejambon near Gambir. It was previously called 'Gedung Chuo Sangi In'—a Japanese term. Now it is called “Gedung Pancasila.”

There is a room in that building where—if you had entered it more than 70 years ago and looked around—you would have seen the dynamics of the entire world at play. That room was full of individuals who embraced all kinds of ideologies and views regarding the future of human civilization. These ranged from Western liberalism to Javanese integralism. From Islamism to Communism. So, the people in that room—Indonesia’s founding fathers—had to find a way to manage their differences, to prevent conflict and violence. That is why—when developing the foundational concept for the Indonesian nation state—the vision they articulated was not limited to Indonesia’s independence: i.e., our right to freedom from colonial occupation and repression.

They also articulated a profound vision for the future of humanity and civilization as a whole. A vision that aspired to promote international stability, security and harmony, based on freedom, enduring peace and social justice. These are all characteristics of nobility. For the vision of Indonesia’s founders was that of a 'noble civilization.'

Since our declaration of Independence in 1945, this vision has been the strongest single factor holding Indonesia, and Indonesians, together. Since Independence we have face countless problems, yet we have prevailed because we have something to unite us and hold on to together. This vision of a noble civilization.

Given the current state of the world, why don’t we—who come from so many different nations, cultures and ethnicities—do the same? Amidst so much diversity, why don’t we embrace the vision of a noble civilization, and nobility of character, as something that can unite all of us on the basis of our shared humanity?

I believe this will not be difficult. Nobility is a simple concept, which all decent people understand. Only cruel and malicious people fail to understand the nature of human nobility.

Nobility is intimately linked to freedom, dignity, compassion and justice. We all know this!

So, when we speak about economics, for example, why don’t we think about a “noble economy?” When we discuss politics, why don’t we think in terms of a “noble politics”? And so forth...."

_____________________________________

Terjemahan:

"Di sebuah lembaga kajian di Washington, Kamis siang yang lalu, seseorang bertanya kepada saya:

'Kalian (Nahdlatul Ulama) adalah mayoritas diantara umat Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Mengapa kalian tidak mau negara Islam?'

Begini ceritanya:

Ada sebuah gedung bersejarah tak jauh dari sini--cuma 10-12 menit--di Jalan Pejambon dekat Gambir. Dulu dinamai Gedung Chuo Sangi In--bahasa Jepang. Sekarang disebut Gedung Pancasila.

Di gedung itu ada satu ruangan yang--jika Anda memasukinya lebih dari 70 tahun yang lalu dan melihat sekeliling ruangan--Anda akan menyaksikan dinamika seluruh jagad tergambar disitu. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang menganut segala macam ideologi dan pandangan tentang masa depan peradaban umat manusia. Dari liberalisme Barat sampai integralisme Jawa. Dari Islamisme sampai komunisme. Maka, orang-orang di ruangan itu--para Bapak Pendiri Indonesia--butuh menemukan cara untuk mengelola perbedaan-perbedaan diantara mereka agar tidak terjadi konflik dan kekerasan. Itulah sebabnya--ketika mereka menyusun konsep landasan bagi Bangsa dan Negara Indonesia--visi yang mereka bangun tidak terbatas hanya tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu hak kami untuk merdeka dari penjajahan dan penindasan.

Mereka mengajukan visi yang agung tentang masa depan kemanusiaan dan peradaban secara keseluruhan. Suatu visi yang ditujukan untuk mendorong stabilitas, keamanan dan harmoni internasional, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini semua adalah ciri-ciri kemuliaan. Karena cita-cita para Bapak Pendiri Bangsa ini adalah untuk mencapai "Peradaban yang Mulia".

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, cita-cita agung ini telah menjadi satu faktor paling kuat yang mempersatukan Indonesia beserta segenap bangsanya. Sejak kemerdekaan, kami telah menghadapi berbagai kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tapi kami bertahan karena kami punya sesuatu yang agung sebagai alasan untuk tetap bersatu dalam kebersamaan. Yaitu cita-cita akan peradaban mulia ini.

Mengingat keadaan dunia dewasa ini, mengapa kita--yang datang dari sekian banyak bangsa, budaya dan etnis yang berbeda-beda ini--melakukan hal yang sama? Ditengah begitu banyak perbedaan diantara kita, mengapa kita tidak menjemba cita-cita akan suatu peradaban mulia, dan akhlak mulia, sebagai sesuatu yang bisa mempersatukan kita semua atas dasar kemanusiaan?

Saya yakin ini tidak sulit. Kemuliaan adalah konsep sederhana, yang setiap orang baik-baik pasti memahami. Hanya manusia-manusia jahat dan keji yang gagal paham terhadap makna kemuliaan manusia.

Kemuliaan itu erat kaitannya dengan kemerdekaan, martabat, kasih-sayang dan keadilan. Kita semua tahu ini!

Maka, ketika kita bicara tentang ekonomi, misalnya, mengapa kita tidak berpikir tentang 'perekonomian yang mulia'? Ketika kita mendiskusikan politik, kenapa kita tidak berpikir tentang 'politik yang mulia'? Dan seterusnya...."


Oleh: KH. Yahya Cholil Tsaquf, Katib 'Aam PBNU dan Pengasuh PP. Raudlatul Thalibien, Leteh, Rembang.

Read More