UAS, Gus Nadir dan Kritik Nalar atas Hadits Khilafah 'ala Hizbut Tahrir


rumahnahdliyyin.com - Dalam sebuah potongan video ceramah yang beredar di media sosial, suatu ketika Ustadz Abdul Shomad (UAS) ditanya tentang adanya hadits tentang Khilafah 'ala Manhaj Nubuwwah (khilafah berdasarkan metode kenabian).

Ustadz Shomad kemudian menyitir sebuah hadits riwayat Imam Ahmad yang membagi masa Khilafah menjadi lima periode. Pertama, Khilafah Kenabian yang terjadi pada masa Nabi SAW. Kedua, masa kekhilafahan Khulafa’ur Rasyidun. Ketiga, masa Mulkan Addhan (kerajaan yang menggigit). Keempat, masa Mulkan Jabariyyah (kerajaan diktator). Dan yang terakhir, kembali ke Khilafah Kenabian.

Hadits ini cukup populer dikalangan umat muslim. Khususnya, bagi para aktivis Khilafah.

Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, namun dalam ranah akademik, boleh tetap terus berjalan. Apalagi, meskipun organisasinya sudah bubar, namun ideologi mereka masih cukup kuat untuk menumbuhkan bibit-bibit aktivis pejuang Khilafah.

Dari sembilan kitab hadits ternama (kutubus tis’ah), hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan adanya hadits tentang kembalinya Khilafah Kenabian ini. Seperti yang pernah dipaparkan oleh Prof. Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), hadits-hadits yang berbau politik seperti ini harus diseleksi lebih mendalam. Karena akan besar kemungkinan hadits-hadits politik, dipengaruhi oleh unsur yang politis pula.

Dua kitab hadits utama, Shohih Bukhori dan Shohih Muslim, tidak meriwayatkan hadits ini. Dengan demikian, secara eksplisit, hadits ini bukan merupakan hadits shohih (meskipun hadits shohih bukan hanya Bukhori-Muslim saja). Paling tidak, hadits ini tidak ditemukan dalam dua kitab hadits yang paling dipercaya di muka bumi ini.

Oleh sebab itu, merupakan ketergesa-gesaan jika Hizbut Tahrir (HT) mewajibkan berdirinya Negara Khilafah (satu Negara Islam) di dunia ini. Bukan saja karena landasan aqli-nya tidak kuat, landasan naqli-nya pun tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sebuah ironi terjadi ketika pendiri sekaligus amir HT pertama, dalam kitab Asy-Syakshiyyah Al-Islamiyyah, menyatakan untuk menolak adanya hadits yang tidak mutawatir untuk dijadikan pedoman (Ainur Rofiq Al-Amin; 2017). Padahal, satu-satunya hadits yang sering digadang-digadang oleh HT, sekaligus sebagai landasan utama normatif-nya dalam mengkampanyekan Khilafah adalah hadits Ahad atau hadis yang tidak mutawatir ini.

Dengan demikian, sedari awal, syeikh Taqiyuddin sudah tidak konsisten terhadap apa yang menjadi metode pemahaman nash dengan apa yang menjadi pilar utama adanya gerakan ini. Selain hadits riwayat Imam Ahmad tersebut tidak kuat secara sanad, ada hadits lain yang bertentangan dengan apa yang ada dalam hadits Lima masa Khilafah tersebut. Hadits ini terdapat dalam kitab Tarikh Al-Khulafa’.

Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tersebut meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa masa Khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun. Yakni pada masa Khulafa’ur Rasyidin yang terjadi pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah.
الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك 

Masa khilafah itu tiga puluh tahun. Dan sesudah itu adalah masa kerajaan.

Dilain tempat, dengan redaksi hadits yang hampir sama, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: Khilafah umatku selama tiga puluh tahun. Dan setelah itu adalah kerajaan.

Bahkan, bagian akhir hadits ini menceritakan tentang kerajaan Bani Umayyah sebagai seburuk-seburuknya kerajaan. Sangat politis, bukan? (Sunan At-Tirmidzi, vol. 4., Lihat Ainur Rofiq Al-Amin, HTI Dalam Timbangan).

Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi para ulama' untuk meneliti lebih mendalam terkait hadits-hadits yang berbau politik. Sebab, semenjjak Nabi SAW. wafat, keadaan politik sudah memanas terkait suksesi kepemimpinan pengganti Nabi SAW.

Ustadz Shomad, dalam menjawab ketika ia ditanya tentang hadits Khilafah, juga menggunakan hadits ini. Namun sayang, ia tidak menjelaskan status hadits, atau makna dari hadits, atau pun bagaimana komentar para ulama' hadits mengenai hadits tersebut. Hal ini menjadi bahaya ketika orang awam menangkap hadits tersebut secara cuma-cuma dan langsung ikut-ikutan menjadi simpatisan Khilafah. Atau, bahkan bisa jadi menjadi kader gerakan pengusung Khilafah ini.

Status hadits yang lemah, bahkan hanya terdapat satu redaksi dari sembilan kitab hadits yang ada, menjadi alasan utama mengapa hadits ini harus ditolak. Jika pun diterima secara terpaksa, maka harus ada interpretasi alternatif agar hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang lain (seperti bertentangan dengan hadits Khilafah 30 tahun).

Salah satu interpretasi yang paling memungkinkan yaitu bahwa hadits ini dipahami sebagai tanda kejayaan umat Islam di akhir zaman. Yakni ketika Al-Mahdi turun ke bumi memimpin umat Islam untuk merebut kembali Al-Quds. Dan setelah Al-Quds sudah terkuasai kembali, itulah yang disebut dengan Khilafah 'ala Manhajin-Nubuwwah.

Jadi, Khilafah 'ala Manhajin-Nubuwwah (kalaupun terpaksa menerima hadits) ini, bukan Khilafah ala-ala HT yang dalam wacana sistemnya pun masih rancu meskipun mereka mengaku bahwa Khilafah yang mereka usung adalah yang paling mirip dengan Khilafah di era Nabi Muhammad SAW.

Doktrin-doktrin HT yang berjualan dengan iming-iming seperti khilafah pasti berdiri atau khilafah akan tegak kembali, cukup meyakinkan bagi orang awam yang baru berhasrat belajar Islam.

“Yang penting ada haditsnya”, kata mereka tanpa menimbang kembali melalui ranah nalar akademik tentang ke-hujjah-an hadits Khilafah tersebut. Doktrin ini cukup terbukti telah berhasil mencuci otak para remaja labil yang haus akan ilmu agama.

Saya sendiri, pernah berdebat dengan aktivis HT (HTI) tentang ke-hujjah-an hadits ini. Namun, yang didapat justru pemuda tersebut malah marah-marah setelah mengetahui bahwa kualitas hadits yang dijadikan oleh HT adalah hadits lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah. Ia tetap saja bergeming bahwa Khilafah akan tegak. Sesuatu, yang kadang-kadang membuat saya tertawa sendiri.

Menjadikan hadits lemah sebagai landasan mewajibkan mendirikan Khilafah adalah tindakan yang tergesa-gesa--kalau enggan dikata konyol. Apalagi, mendosa-besarkan yang tidak setuju dengan gerakan Khilafah, seperti apa yang dilakukan oleh HT.

Bagi mereka, muslim yang menolak adanya Negara Khilafah, berdosa besar. Mungkin, inilah alasan mereka mengapa mereka begitu keras dalam urusan Khilafah ini. Sebab, sedari awal mereka sudah terdoktrin memandang saudara-saudara muslimnya sebagai orang-orang yang berdosa besar.

Ustadz kondang yang banyak pengikutnya, seperti ustadz Shomad, sebaiknya lebih berhati-hati dalam berceramah. Apalagi, yang berkaitan dengan fatwa. Sebab, jama’ahnya besar. Dan kemungkinan, mengikuti begitu saja apa yang menjadi petuah dari sang ustadz tanpa memilah dan mencerna; apakah petuah itu benar, atau salah.

Mengenai pandangan ustadz Shomad yang mengatakan HTI tidak salah (dalam konteks NKRI), saya tidak akan menuliskan panjang lebar di sini. Yang jelas, bagi saya, hal itu merupakan pandangan yang keliru. Sebab, ustadz yang lahir dari rahim NU itu, seyogianya mengikuti fatwa dan pendapat ulama'-ulama' sepuh NU yang telah menyatakan bahwa NKRI sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Oleh sebab itu, dalam konteks ini, HTI bukan saja salah. Namun juga melanggar kesepakatan bernegara yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Dan ini merupakan pengkhianatan.

Terakhir, untuk kader-kader HT yang merupakan saudara-saudaraku sesama muslim, mari kembali ke jalan yang benar. Mari mengikuti ulama'-ulama' yang sudah teruji ke'alimannya. Dan mari kembali kepada pangkuan ibu pertiwi.


* Oleh: Amamur Rohman, Koordinator wilayah DIY Jaringan Ulama Muda Nusantara.
Read More

MCA Memalukan


rumahnahdliyyin.com, Jakarta - Polisi telah berhasil mengungkap jaringan penyebar hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang tergabung dalam group WhatsApp dengan nama "Moslem Cyber Army (MCA)".

Seperti diketahui, kelompok MCA ini merupakan kelompok yang terstruktur. Setidaknya ada empat jaringan yang bekerja, yaitu menampung, merencanakan, menyebar dan menyerang kelompok lain agar hoax yang ditebar bisa berhasil menyebar kepada masyarakat.

Ketika dimintai tanggapan mengenai kelompok MCA yang telah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian itu, Ketua Umum PBNU, KH. Sa'id Aqil Siroj, menyebutkan bahwa grup tersebut memalukan.

"Oh iya, itu nggak boleh. Memalukan," ujar kiai Sa'id saat berada di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Selain memalukan, kiai Sa'id juga menambahkan bahwa tindakan grup tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Menurutnya, janganlah sesama manusia menyebar kebencian.

"Iya, bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Kalau saya bacakan ayatnya, panjang," tanggap kiai Sa'id.

Meski sudah mengatakan bahwa perbuatan para penyebar hoax itu bertentangan dengan Al-Qur'an, kiai pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah itu juga manambahkan bahwa meskipun MCA mengatasnamakan dirinya dengan identitas "muslim", namun itu tetap salah.

"Bahwa itu perbuatan yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Walaupun mereka atas nama "muslim", itu salah," tambah kiai Sa'id.

Terkait MCA ini, Bareskrim Polri sudah menangkap enam tersangka. Diantaranya yaitu ML (39) yang ditangkap di Jakarta, RS (38) yang ditangkap di Bali, RC yang ditangkap di Palu, Yus yang ditangkap di Sumedang dan dosen UII, TAW (40) yang ditangkap di Yogyakarta.

Mereka semua dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.


* Sumber: detik.com
Read More

Munas II Alumni Ploso Akan Digelar Pada 3-4 Maret 2018

muslimpribumi.com | Jombang - Kegiatan Musyawarah Akbar lima tahunan Ikatan Alumni Pondok Al-Falah, Ploso, Kediri (IMAP), akan digelar pada 3-4 Maret 2018 mendatang. Musyawarah Nasional untuk memilih ketua IMAP yang baru serta penetapan beberapa agenda, program dan kebijakan organisasi ini, akan dihelat di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang.

Penentuan tempat acara di kota Jombang, selain karena ada alumni Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, yang kini menjadi salah satu pengasuh Pondok Pesantren di Jombang, yaitu KH. Abdussalam Shohib (Gus Salam), juga dikarenakan adanya keterkaitan sejarah antara Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, dengan Pondok-Pondok Pesantren yang ada di wilayah kota Jombang.

Sekadar untuk diketahui bahwa pendiri Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, yaitu KH. Djazuli Usman, dulu pernah nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. KH. Djazuli Usman berguru kepada KH. Hasyim Asy'ari yang masyhur sebagai ahli dibidang Ilmu Hadits waktu itu.

Disisi lain, sistem belajar-mengajar dengan metode musyawarah antar santri  yang diilhami dari Pondok Pesantren Tebuireng, sampai sekarang tetap menjadi metode pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso. Metode pembelajaran ini mengutamakan diskusi keilmuan (syawir antar santri) pada setiap bidang keilmuan dimasing-masing jenjang kelas Madrasah Riyadhatul Uqul (MISRIU) yang setingkat MTs. dan MA itu.

Sejak Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, didirikan pada 1 Januari 1925, hingga saat ini telah ribuan santri yang mendalami ilmu agama dengan disiplin keilmuan agama Islam yang beragam 'ala Ahlissunnah wal-Jama'ah. Para santri ini datang dari seluruh penjuru pelosok negeri.

Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, telah mencetak ribuan santri yang tersebar hampir di seluruh kota di Nusantara ini. Dan pada Maret tahun ini, segenap santri/pengurus organisasi IMAP dan mutakharrijin (alumni) akan memadati Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, untuk menggelar MUNAS ke II.

Antusias dan semangat yang luar biasa dari para alumni Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, sangat terasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya konfirmasi kehadiran dari para delegasi dari masing-masing kota dan propinsi se-Indonesia yang hampir mencapai 500 orang yang sudah hampir 100 persen nama-namanya masuk ke panitia.

Hal ini sangat penting bagi panitia Munas. Terutama bagi tuan rumah. Dalam hal ini yaitu Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, guna mempersiapkan tempat acara, penginapan dan akomodasi penting lainnya.

"Kami insya Allah sudah sangat siap menyambut teman-teman untuk ber-munas di sini," ujar Gus Salam, panggilan akrab KH. Abdussalam Shohib. []
Read More

Buletin Jum’at Risalah NU edisi 07

Buletin Jum’at Risalah Nahdlatul Ulama' edisi 07 kali ini berjudul Meneladani Sikap Waro' dan Zuhud Para Sahabat Nabi SAW.

Bagi siapa saja yang ingin menyebarkan Buletin Jum'at yang dikelola oleh Divisi Penerbitan dan Percetakan Lembaga Ta'lif wan-Nasyr (Lembaga Infokom dan Publikasi) PBNU ini, dipersilakan.

Dan untuk mendapatkan file buletinnya untuk dicetak, bisa mengunjungi link dibawah ini:
http://nahdlatululama.id/blog/2018/02/27/buletin-jumat-risalah-nu-edisi-07/

Semoga Jum'at kita esok berkah. Amin. []
Read More

Jangan Gunakan Nama "Muslim" Untuk Sebar Hoax


muslimpribumi.com | Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin, mendukung penuh langkah kepolisian untuk mengungkap tuntas sindikat Muslim Cyber Army (MCA) yang menyebarkan hoax dan isu provokatif di media sosial.

"Siapa saja yang menyebarkan hoax, darimana saja, ya harus diproses. Itu menimbulkan kegaduhan. Bisa terjadi konflik. Oleh karena itu, pihak kepolisian tidak usah ragu. Dimana saja harus diproses," kata kiai Ma'ruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu ini.

Kiai Ma'ruf menyesalkan para pelaku penyebar hoax isu provokatif ini yang menggunakan nama "Muslim" dalam menjalankan aksinya. Padahal, tindakan dan aksi mereka jauh dari nilai-nilai Islam yang damai dan rahmatan lil-'alamin.

"Jangan menggunakan nama "muslim". Dan yang penting, jangan melakukan hoax supaya negara ini aman. Negara ini harus kita jaga dan kawal supaya keutuhan bangsa tetap terjaga," imbuh kiai Ma'ruf.

Sebagaimana telah diberitakan oleh beberapa media bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan Intelijen Keamanan telah mengungkap sindikat penyebar isu-isu provokatif di media sosial. Penangkapan terhadap pelaku penyebar hoax dan aksi provokasi itu telah dilakukan di beberapa tempat pada Senin lusa, 26 Februari 2018.

Adapun keempat tersangka yang ditangkap yaitu ML (di Tanjung Priok), RSD (di Pangkal Pinang), RS (di Bali) dan Yus (di Sumedang).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen (Pol.) Fadil Imran mengatakan bahwa para pelaku tersebut tergabung dalam grup WhatsApp dengan nama "The Family Muslim Cyber Army (MCA)". Mereka menyebar informasi soal diskriminasi SARA hingga isu penganiayaan ulama'.

Di samping itu, para pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap presiden dan beberapa tokoh di negeri ini.


* Sumber: kompas.com
Read More

Kemenag Susun Regulasi Standar dan Izin Pendirian Pesantren

muslimpribumi.com | Jakarta — Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berencana menyusun regulasi tentang standar minimum dan izin pendirian Pondok Pesantren. Menurut Direktorat Jenderal Pendis, Kamarudin Amin, hal ini sebagai upaya kehadiran negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

“Kita tidak ingin seperti India, Bangladesh, Afganistan yang tidak mengkontrol diri dari ideologi ekstrem,” kata Dirjen saat orasi dalam Rapat Koordinasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta, Senin malam kemarin.

Standar yang dimaksud oleh Dirjen mencakup standar minimum dari sisi kurikulum hingga sumber daya manusianya.

"Pembuatan standar ini, tentu wajib kita libatkan pesantren,” terang doktor lulusan Universitas Bonn, Jerman itu.

Selain itu, melalui leading sektor Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Dirjen Pendis juga menegaskan bahwa regulasi izin pendirian pondok pesantren yang selama ini berada di tingkat wilayah Kabupaten/Kota, akan ditarik ke pusat.

“Selama ini, kita agak lose,” tukasnya.

Kamarudin berharap, kebijakan ini tidak dipahami sebagai langkah memperlambat mutu dan kemajuan ponpes di Indonesia. Sebaliknya, hal ini semata-mata demi kemajuan serta menjaga mutu ponpes.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD. Pontren), Ahmad Zayadi, menambahkan bahwa pihaknya mencanangkan beberapa program terkait moderasi Islam pada tahun 2018. Diantara program tersebut ialah Konggres Kebudayaan Pesantren yang akan digelar pada Hari Santri, Oktober mendatang.

“Selama ini, pesantren dikenal masyarakat hanya kitab kuningnya saja. Itu baru sisi akademis. Belum pada budaya pesantren," kata Direktur dihadapan para Kepala Bidang Pontren se-Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para santri Pondok Pesantren. Indonesia tercatat banyak memiliki pahlawan yang lahir dari pesantren. Antara lain yaitu KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan dan KH. Wahid Hasyim. []
(Ed. Asb)


Sumber: kemenag.go.id
Read More

Rakernas dan Rakornas LP. Ma'arif NU Siapkan Generasi Emas

muslimpribumi.com | Bandung - Ketua Umum PBNU, KH. Sa'id Aqil Siroj, membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dan Rapat Koordinasi Satuan Kominatas (Sako) LP. Ma’arif NU di Hotel Jayakarta, Bandung, Selasa ini.

Pada kesempatan itu, kiai Sa'id menegaskan bahwa tugas lembaga pendidikan NU ini adalah menjaga umat melalui pendidikan kepada siswa-siswi agar menjadi orang yang wasathan (moderat). Dan untuk menjadi umat yang moderat, dibutuhkan kecerdasan yang berlebih dibanding kalangan ekstrem kiri maupun ekstrem kanan.

Selain itu, pengasuh Pesantren Ats-Staqafah itu juga meminta agar LP Ma’arif membuahkan generasi yang berperan sebagai penentu dalam berbagai bidang. Seperti bidang budaya, kemanusiaan, ekonomi, pertanian dan bidang-bidang lainnya.

Sebagai pembuka acara itu, kiai Sa'id memukul gong dengan disaksikan oleh Ketua LP. Ma’arif NU (H. Arifin Junaidi), Ketua Panitia Rakernas dan Rakornas (Saidah Sakwan), Sekretaris LP. Ma’arif NU (Harianto Oghi), Menteri Pemuda dan Olahraga (Imam Nahrawi), Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendi).

Rakernas dan Rakornas yang bertema "Outlook Indonesia 2030: Kontribusi Ma’arif NU dalam Menyiapkan Generasi Emas di 2030" itu dihadiri oleh perwakilan dari para pengurus LP. Ma’arif NU tingkat pusat dan 34 pengurus tingkat wilayah.

Kegiatan yang berlangsung hingga 1 Maret bulan depan ini merupakan upaya LP. Ma'arif NU untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2030 mendatang.

“Kenapa kita consern 2030? Karena saat itu, kita memasuki satu abad NU dan Ma'arif NU. Kita memiliki mandat berat. Sebab, hari ini kita memasuki era revolusi keempat, setelah revolusi industri, permesinan dan IT,” jelas Saidah Sakwan.

Menurut Saidah, saat ini sedang terjadi kegaduhan digital. Kalau NU tidak ikut gaduh, maka akan tertinggal di dunia digital society.

“Kita juga punya mandat kader Aswaja,” imbuhnya.

Mandat itu, lanjutnya, adalah bagaimana agar LP. Ma’arif NU bisa mengimplementasikan jargon "al-muhafadhotu 'ala qadimish-shalih wal-akhdu bil-jadidil-ashlah" dalam konteks pendidikan.

“Bagaimana mengembangkan roadmap kader kita ke depan? Dalam dua hari ini akan dibahas karakter bagaimana mencetak anak zaman now yang kuat Aswajanya,” tandas ketua Panitia itu. []
(Ed. Asb)


* Sumber: nu.or.id
Read More

PW. LTN NU Lampung Terbitkan Dua Buku dalam Satu Periode

 
rumahnahdliyyin.com, Lampung Tengah - Prestasi yang cukup membanggakan, sekaligus masuk dalam tinta emas adalah apa yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (PW. LTN NU) Lampung. Sebab, selama satu periode kepengurusan 2013-2018, PW. LTN NU ini telah menerbitkan dua buku.

M. Ikromudin Wahab, salah seorang Pengurus Cabang LTN NU Kabupaten Lampung Tengah (Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang) menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Kami mengucapkan selamat atas terbitnya karya buku PW. LTN NU Lampung. Semoga keberhasilan ini dapat berlanjut dengan karya yang lainnya,” katanya.

Selain itu, Ikrom juga berharap agar menjelang Konferensi Wilayah NU (Konferwil NU) Lampung X pada tanggal 8 hingga 10 Maret mendatang buku tersebut dapat dibedah.

“Itu juga bisa menjadi momentum silaturahim para penulis senior maupun yunior Nahdliyyin Lampung,” katanya kemudian.

“Dengan terjalinnya silaturahim penulis Lampung Nahdliyyin itu, nanti menyatukan gerak langkah berikutnya untuk berkarya dan mengembangkan LTN NU yang maju serta kehadirannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” imbuh alumnus IAIN Kota Metro Lampung ini.

Kedua buku karya PW. LTN NU Lampung itu yaitu "NU Mengawal Perubahan Zaman" yang terbit pada tahun 2015. Buku setebal 147 halaman tersebut memuat tulisan sumbangan pemikiran sejumlah tokoh, akademisi dan budayawan NU di Lampung.

Sedangkan buku kedua yaitu "Santri dan Pendidikan Politik" yang terbit pada tahun 2017 lalu. Buku itu merupakan karya dari 27 penulis hasil seleksi dari lomba artikel Hari Santri Nasional.


* Sumber: nu.or.id
Read More

Kiai Sa'id Tuntun Seorang Agnostik Amerika Masuk Islam


muslimpribumi.com | Jakarta - Seorang warga negara Amerika, Russel Qu, menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan sejumlah pengurus harian PBNU di Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Senin sore kemarin. Tampak hadir dalam kesempatan itu yaitu Bendahara Umum PBNU (H. Bina Suhendra), Ketua PBNU (H. Robikin Emhas) dan Waskjen PBNU (H. Andi Najmi).

Ketika membaca dua kalimat syahadat, Imigran asal Indonesia ini dibimbing oleh Ketua Umum PBNU, KH. Sa'id Aqil Siroj.

“Mudah-mudahan, bapak mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT.,” kata kiai Sa'id.

Russel adalah warga negara Amerika asal Jakarta yang sejak tahun 1989 menetap tinggal di Amerika. Hampir 30 tahun ia tinggal di negeri Paman Sam itu. Kepada Russel, Kiai Said menerangkan prinsip pokok dalam agama Islam, yaitu teologi, ritual dan moral.

"Kepercayaan terhadap Yang Gaib merupakan salah satu konsep fundamental dalam teologi Islam. Kepercayaan terhadap Yang Gaib dapat membimbing perilaku hidup keseharian manusia di alam nyata ini," tutur pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah ini.

Kiai Said juga mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang mulia. Dengan mempercayai Yang Gaib, seseorang sudah cukup untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup.

“Pegang satu ayat saja. Misalnya ayat yang menyatakan, 'kebaikan yang kamu lakukan, Allah pasti lihat. Kejahatan yang kamu lakukan, Allah pasti tahu.' Disinilah substansi orang beragama,” terangnya kemudian.

Selain itu, kiai yang kerap diterpa fitnah ini juga mengimbau kepada warga negara Amerika yang baru memeluk Islam supaya mempelajari dasar-dasar sholat.

Selanjutnya, kiai Sa'id mengatakan bahwa bangsa-bangsa di Timur Tengah, saat ini sedang kehilangan pegangan. Mereka hanya melestarikan teologi dan ritual Islam.

“Mereka sedang mengalami krisis akhlaq atau moral. Sehingga, konflik yang memakan korban jiwa di sana itu tidak pernah selesai,” ujar kiai Sa'id.

Ketika ditanya oleh kiai Sa'id perihal agama sebelumnya, Russel menyatakan bahwa ia tidak beragama. “Saya seorang agnostik,” papar Russel.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agnostik adalah orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi (Tuhan) itu tidak dapat diketahui dan tidak mungkin akan dapat diketahui.

Pensiunan salah satu bank di Amerika ini menyatakan bahwa belakangan terakhir ini, entah mengapa, ia terbesit untuk memeluk agama Islam.

“Entah kenapa saya terpikir begitu saja untuk masuk Islam. Disamping itu, saya punya banyak sahabat di Yogyakarta yang beragama muslim. Saya pelajari bahwa mereka menunjukkan etika dalam bergaul dan dalam menyikapi sesuatu,” kata Russel sebagaimana dilansir oleh NU Online.

Di akhir pertemuan, Kiai Sa'id menghadiahi buku petunjuk sholat, satu mushaf Al-Qur'an dan beberapa buku terkait Ahlussunah wal-Jama'ah kepada Russel.



* Sumber: nu.or.id
Read More

Demokrasi Mengembalikan Politik Islam ke Jalur Yang Benar

Politik dinasti dalam sejarah Islam, dimulai setelah berakhirnya era khilafah. Yaitu 30 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sejak mundurnya Sayyidina Hasan sebagai khalifah kelima, maka tidak ada lagi khilafah. Yang tersisa hanyalah kerajaan. Ini artinya, mengangkat seseorang menjadi pemimpin bukan berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya. Melainkan semata melalui jalur nasab. Dan demokrasi hadir untuk mengoreksi kesalahan sejarah tersebut.

Bagaimanakah kesalahan itu dimulai? Abul A’la Al-Maududi dalam menulis buku Al-Khilafah wa Al-Mulk (Khilafah dan Kerajaan), dengan berani dan apa adanya menganggap khilafah telah berakhir dengan naiknya Mu’awiyah yang menggantikan Sayyidina Hasan. Selanjutnya, yang ada kerajaan. Bukan lagi khilafah. Ini untuk menggambarkan bagaimana teladan Al-Khulafa' Ar-Rasyidun telah ditinggalkan. Istilahnya saja khilafah. Namun, pada hakikatnya telah berubah menjadi kerajaan.

Ulama' Pakistan itu mengutip sebuah riwayat, ketika Sa’ad bin Abi Waqqash menyalami Mu’awiyah setelah ia dibai’at menjadi khalifah, ia sembari berucap: “Assalamu ’alaikum, wahai Raja.”

Mu’awiyah berkata: “Apa salahnya sekiranya Anda berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin?’"

Sa’ad menjawab: “Demi Allah, aku sungguh tidak ingin memperoleh jabatan itu dengan cara yang telah menyebabkan Anda memperolehnya.”

Bahkan, Mu’awiyah sendiri mengerti hakikat ini. Sehingga, pada suatu hari, ia berkata: “Aku adalah raja pertama.”

Demikian Maududi berkisah.

Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, Ibn Khaldun juga menyoroti perubahan khilafah menjadi kerajaan ini. Hingga tak ada yang tersisa, kecuali namanya belaka. Sehingga, menurut ulama' besar ini, sifat pemerintahan telah menjadi kekuasaan duniawi semata. Khalifah hanya menjadi simbol belaka.

Mu’awiyah memindahkan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus. Sebagai Gubernur Damaskus, ia menjabat selama 20 tahun. Dan sebagai khalifah, ia juga berkuasa dalam kurun waktu yang sama.

Ketika Mu’awiyah berkuasa, ia mengangkat pejabat siapa pun yang dikehendakinya. Tanpa melalui proses seleksi yang ketat sesuai kapasitas pejabat tersebut. Kitab Tarikh Ath-Thabari melaporkan, ketika Sayyidina Hasan meninggalkan Kufah dan kembali ke Madinah sebagai rakyat biasa, Mu’awiyah mengangkat Abdullah, putra Amru bin ‘Ash, sebagai Gubernur Kufah.

Kemudian, Al-Mughirah bin Syu’bah datang dan berkata kepada Mu’awiyah: “Anda berada di dua geraham singa yang siap menerkam kekuasaan Anda. Abdullah sebagai Gubernur di Kufah, sedangkan sebelumnya, ayahnya, Amru bin ‘Ash, sudah menjabat sebagai Gubernur Mesir.”

Mu’awiyah terpengaruh ucapan Al-Mughirah ini. Maka, Abdullah langsung dicopot dari Gubernur Kufah dan digantikan oleh Al-Mughirah. Ketika Amru bin ‘Ash mengetahui anaknya telah dicopot, ia mendatangi Mu’awiyah dan berkata: “Anda berikan kekuasaan kepada Al-Mughirah? Maka, dia akan mengeruk harta kekayaan Kufah dan lantas menghilang. Taruh orang lain yang takut pada Anda.”

Mu’awiyah lantas mencopot Al-Mughirah dan menempatkannya dalam urusan ibadah.

Mu’awiyah pun mengangkat sepupunya, Marwan bin Al-Hakam, sebagai Gubernur Madinah. Dan ketika Gubernur Mesir, Amru bin ‘Ash, wafat pada tahun 43 H., Mu’awiyah mengangkat Abdullah, anak Amru bin ‘Ash, yang semula dicopot dari posisi di Kufah, menjadi penguasa Mesir.

Begitulah masalah pengangkatan pejabat. Dilakukan sesuka penguasa saat itu dan penuh dengan nepotisme. Persis seperti kerajaan.

Ciri lain dari kerajaan adalah pengganti penguasa berasal dari keluarganya sendiri. Mu’awiyah mengangkat Yazid, anaknya, sebagai penggantinya.

Menurut Ibn Khaldun, hal itu dilakukan oleh Mu’awiyah demi menjaga stabilitas negara meskipun Mu’awiyah tahu bahwa anaknya merupakan seorang yang fasik. Sejak itu, jabatan khalifah bergilir turun-temurun berdasarkan jalur nasab. Bukan memilih orang yang terbaik. Itu sebabnya, karakter khilafah telah berganti menjadi kerajaan.

Sadar bahwa akan ada penolakan dari para sahabat Nabi SAW. yang masih hidup, Mu’awiyah datang ke Madinah dan melobi pada putra Abu Bakar dan putra 'Umar bin Khaththab. Pertama, ia mendatangi 'Abdurrahman bin Abu Bakar. Mu’awiyah mengklaim bahwa pemilihan khalifah berdasarkan penunjukan khalifah sebelumnya adalah tradisi khalifah pertama Abu Bakar yang menunjuk 'Umar sebagai penggantinya. Abdurrahman pun menjawab kalem, “Tapi, Abu Bakar tidak menunjuk anaknya, kan?”

Lantas, Mu’awiyah melobi pada 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin Zubair. Ketiganya menyatakan menolak memba’iat Yazid sebagai putra mahkota pengganti Mu’awiyah. Namun, yang disampaikan Mu’awiyah berbeda. Ia berkhotbah bahwa Yazid, anaknya, telah didukung oleh ketiga sahabat besar itu. Demikianlah yang dikisahkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitab Tarikh Al-Khulafa' secara detail dan terang benderang.

Sejak itu, berdirilah Dinasti Umayyah selama 90 tahun (661-750). Kemudian digantikan oleh Dinasti Abbasiyyah dan lainnya. Dalam masa khilafah yang berganti wujud menjadi kerajaan itu, kesalahannya tetap sama: menjadikan khalifah sebagaimana layaknya seorang raja yang berkuasa turun temurun berdasarkan jalur nasab tanpa melibatkan aspirasi rakyat.

Ketika khilafah bubar pada tahun 1924 M., sebagian negara-negara muslim yang telah berubah menjadi negara-bangsa (nation-state) mengadopsi demokrasi. Rakyat dilibatkan memilih pemimpinnya, baik langsung maupun tidak langsung.

Proses bai’at yang natural seperti yang terjadi pada 30 tahun pertama khalifah Islam, bukan lagi berdasarkan pemaksaan seperti periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, melainkan dimodifikasi menjadi sistem pemilu oleh demokrasi. Proses penjaringan kandidat melalui panitia enam orang yang dibentuk Khalifah 'Umar terwakili dalam proses di parlemen sebagaimana kita lihat di sejumlah negara modern.

Kita mengenal beraneka ragam mekanisme pemilu maupun sistem parlemen di negara yang berbeda. Semuanya itu bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan pada jalur yang hakiki. Yaitu mencari pemimpin terbaik yang dipilih oleh rakyat. Inilah tradisi khilafah ‘ala minhajin nubuwwah (khilafah berdasarkan apa yang digariskan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW.). Demokrasi telah mengembalikan umat Islam ke jalur yang benar. Demokrasi adalah bagian dari khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

Untuk apa mengejar kemasan khilafah yang isinya telah berubah menjadi kerajaan? Sementara, kini kita telah memiliki kemasan demokrasi yang isinya justru lebih islami? Anda memilih minyak babi cap unta, atau minyak samin cap babi? Anda lebih suka kemasan, atau substansinya, sih? Mikirrr!


* Oleh: Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia–New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School, Australia.
Read More