rumahnahdliyyin.com - Kiai itu bukan cendekiawan yang–seperti ditamsilkan oleh Arief Budiman—berumah di angin. Pergulatan ilmiah memang menempati satu ruang istimewa dalam perihidup kiai. Tapi bukan yang paling banyak menyita energinya.
Melanjutkan tradisi yang telah dimapankan sejak era Wali Songo, sosok kiai hadir terutama sebagai missionaris. Dalam perkembangan kiprahnya, kiai beserta para pengikutnya membangun komunitas tersendiri yang independen–oleh Gus Dur digambarkan sebagai subkultur dimana kiai kemudian tegak sebagai pemimpin paripurna.
Ia mengayomi kehidupan rohani pengikut-pengikutnya, sekaligus menggeluti segala tungkus-lumus duniawi mereka. Ia mewakili, memakelari dan seringkali harus mengkonsolidasikan mereka untuk “menghadapi dunia luar”.
Dalam konteks ini, jelaslah bahwa kiai, pada dasarnya, juga pemimpin politik. Sepanjang sejarah, kiai senantiasa menjadi pengimbang (counterfailing-elite) terhadap para penguasa keraton.
Baca Juga: Mengapa Indonesia Tidak Mau Negara Islam
Catatan Sartono Kartodirdjo, bahkan lebih menegaskan lagi fungsi kepemimpinan politik kiai: pada sekitar 600 kali pemberontakan petani melawan VOC selama abad ke-19, hampir seluruhnya diprakarsai oleh gerakan-gerakan tarekat, dimotivasi dengan seruan-seruan agama dan dipimpin oleh… kiai! Ketika komunitas disekitar kiai mengalami tekanan dari luar, fungsi kepemimpinannya menuntutnya untuk tidak tinggal diam.
Semua analisis sosiologi dan ekonomi menyatakan bahwa dibawah rezim kapitalis moderen, komunitas-komunitas lokal semakin tertekan. Politik ekonomi negara justru cenderung mempersempit ruang gerak mereka. Lebih-lebih setelah globalisasi, dimana negara sendiri tertekan oleh kekuatan-kekuatan raksasa global, komunitas-komunitas lokal kian lantak.
Ditengah situasi ini, bukankah peran politik kiai sebagai pemimpin lokal semakin relevan? Bahkan, cukup banyak kiai masa kini yang semangat berpolitiknya tumbuh justru karena masih diliputi “romantisme peran kepemimpinan masa lalu” itu.
Hanya saja, kiprah politik kiai dewasa ini memang menunjukkan tanda-tanda “dekaden”. Pengaruhnya memudar. Langkah-langkahnya rombeng dan tumpul. Pilihan-pilihannya ceroboh. Sasaran-sasarannya "remeh". Tak heran jika sebagian orang menjadi jemu dibuatnya. Kemudian menyerukan agar kai-kiai berhenti saja dari mengurusi politik.
Baca Juga: Dunia Berharap Kepada NU
Dekadensi itu berakar pada sekurang-kurangnya sejumlah faktor berikut:
Pertama, wawasan politik kiai belum juga beranjak dari wacana kitab kuning. Dalam wacana kepustakaan klasik pesantren itu, kekuasaan hanya dikaitkan dengan jabatan (imaamah). Maka, yang dibicarakan hanya seputar kriteria normatif calon pejabat (imaam), tata-cara mendaulat pejabat (nashbul imaam) dan etika kepejabatan atau panduan akhlaq untuk pejabat.
Politik memang soal kekuasaan. Tak ada politik tanpa keterkaitan dengan kekuasaan. Masalahnya, kebanyakan kiai belum menyadari adanya wujud-wujud kekuasaan selain jabatan. Yang tampak dari kiprah politik mereka nyaris seluruhnya berkutat diseputar dukung-mendukung calon pejabat di berbagai cabang dan tingkat pemerintahan.
Kiai belum cukup memahami kekuasaan dalam wujud kekuatan kelompok penekan. Dalam wujud penguasaan sumberdaya-sumberdaya ekonomi, alam dan manusia. Dalam wujud jaringan kepentingan dan sebagainya. Memahami saja belum, apalagi memainkannya secara kreatif.
Kedua, gerusan peradaban global telah meruntuhkan batas-batas komunitas independen yang menjadi keratonnya kiai di masa lalu.
Kini, praktis kerajaan kiai hanya setakat pagar batas pesantrennya saja. Intensitas pergulatannya dengan masyarakat diluar pagar itu berkurang. Kalaupun masih ada ikatan khusus dengan kelompok-kelompok tertentu, posisi-pusat kiai lebih berwatak selebritas ketimbang kepemimpinan langsung.
Dengan sendirinya, penghayatan kiai terhadap kepentingan komunitas lokal pun berkurang. “Kepentingan sempit” dari lembaga pondok-pesantren miliknya sendiri semakin mendominasi motivasi politik kiai. Kalaupun ada agitasi tentang kepentingan yang luas, tema dan argumennya malah bersifat abstrak seperti: membela agama, anti-komunis, anti-liberal, anti-ahmadiyah, anti-porno dan sebagainya. Kepentingan riil dari komunitas lokal terlewati.
Celakanya, gagasan-gagasan abstrak yang akhir-akhir ini digemari sejumlah kiai itu–walaupun mungkin populer di media massa—justru oleh rakyat banyak tak dirasakan relevansinya dengan masalah-masalah nyata kehidupan mereka. Kiprah politik kiai pun kian teralienasi dari lingkungannya.
Ketiga, kemiskinan yang merajalela dan kehidupan ekonomi yang semakin sulit telah merontokkan nilai luhur dan ideologi dari daftar motivasi politik rakyat. Masa depan yang terasa gelap membuat mereka tak acuh pada kepentingan jangka panjang. Barangsiapa memberi sedikit kenyamanan untuk hari ini–bukan janji besok, apalagi masa depan yang jauh—kepadanyalah mereka berpihak. Bahkan agama itu sendiri kian tersingkir dari pusat pergulatan hidup mereka.
Jangan-jangan, merebaknya minat terhadap agama dewasa ini bukan demi agama itu sendiri. Yang terasa justru kesan bahwa masyarakat memburu agama seperti orang sakit mencari pengobatan alternatif: jalan pintas untuk keluar dari kesulitan.
Sambutan antusias terhadap seruan bersedekah tidak didorong oleh rasa keagamaan dan solidaritas sosial yang menguat, tapi oleh motivasi untuk memperoleh ganjaran rizqi yang berlipat dari yang telah dikeluarkan. Kiai dihayati sebagai dukun, politik uang diterima dengan riang-gembira.
Baca Juga: Pengurus NU Tidak Boleh Menggunakan Atribut NU Untuk Kepentingan Politik Praktis
Jelas bahwa yang menjadi masalah bukan keterlibatan kiai dalam politik, tapi kualitasnya. Menyerah dan menarik diri dari politik, justru berarti putus asa.
Tantangan kiai adalah bagaimana memperkaya wawasan, memperdalam intensitas keterlibatan dengan kepentingan-kepentingan kaum lemah dan mengasah kreatifitas dan keterampilan dalam memberdayakan dan memanfaatkan instrumen-instrumen politik yang lebih beragam.
* Oleh: KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), pernah menjadi Juru Bicara Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat ini sebagai Katib ‘Aam PBNU dan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang.
